Pemaknaan Pengecualian Hak Atas Informasi Sumber Daya Hutan Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan Berkelanjutan

Mahira, Dararida Fandra and Dr. Imam Koeswahyono,, S.H., M.Hum and Prischa Listiningrum,, S.H., LL.M (2021) Pemaknaan Pengecualian Hak Atas Informasi Sumber Daya Hutan Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan Berkelanjutan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam memperbaiki tumpang tindihnya pengaturan tata kelola perizinan kehutanan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, namun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta menetapkan bahwa hanya lembaga pemerintah yang dapat mengakses peta tersebut. Akibatnya, publik tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Sesungguhnya Keputusan Presiden tersebut tidak menyalahi aturan yang dikarenakan dalam Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali yang berkaitan dengan kekayaan alam. Namun, disisi lain Pemerintah juga menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kekayaan alam. Berdasarkan problematika tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah ialah: (1) Bagaimana pengaturan akses terhadap informasi sumber daya hutan? (2) Bagaimana rekonstruksi pemaknaan pengecualian hak atas informasi sumber daya hutan dalam upaya mewujudkan tata kelola hutan berkelanjutan? Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute-approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisa dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan analisis konten. Hasil dari penelitian ini ialah untuk memperbaiki tata kelola hutan berkelanjutan serta untuk menggali makna kekayaan alam dapat dilihat dari hasil penafsiran Mahkamah Konstitusi dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni rakyat memberikan mandat kepada negara untuk melakukan suatu kebijakan (beleid) dan melakukan kepengurusan (bestuursdaad) untuk mengeluarkan maupun mencabut suatu perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie), melakukan pengaturan (regelendaad) yang dilakukan oleh legislasi yang DPR bersama dengan Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif), melakukan pengelolaan (beheersdaad) yang dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad) untuk kemakmuran rakyat. Dan dapat dilihat menggunakan Energy Justice yang terdiri dari 5 (lima) konsep yaitu Distributional Justice, Procedural Justice, Recognition Justice, Restorative Justice, dan Cosmopolitan Justice.

English Abstract

In improving the overlap of forestry licensing governance arrangements, President Joko Widodo issued Presidential Regulation No. 9 of 2016 concerning the Acceleration of Implementation of One Map Policy at the Level of Accuracy of Scale Map 1:50,000, but in its implementation regulation, Article 2 of Presidential Decree no. 20 of 2018 concerning Access Authority for Data and Information Sharing through the National Geospatial Information Network in the Acceleration of Implementation of One Map Policy stipulates that only government agencies can access the map. As a result, the public cannot supervise the implementation of the One Map Policy. Indeed, the Presidential Decree does not violate the rules due to Article 17 letter d of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure stating that Public Bodies are obliged to open access for every public information applicant to obtain public information except those related to natural wealth. However, on the other hand, the Government also publishes information related to natural wealth. Based on the problem, the problem formulation is: (1) How to adjust access to forest resource information? (2) How is the reconstruction of the use of the exclusion of rights to forest resource information to realize sustainable forest governance? This research is a normative juridical with a statute-approach method, and conceptual approach. The types of legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed with grammatical interpretation, systematic interpretation, and content analysis. The result of this research is to improve the governance of sustainable forests and to explore the meaning of natural wealth can be seen from the interpretation of the Constitutional Court of Article 33 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, the people give a mandate to the state to conduct a policy (beleid) and conduct management (bestuursdaad) to issue or revoke a license (vergunning) ), license (licentie), and concessions (concessie), conduct arrangements (regelendaad) conducted by legislation that the House of Representatives together with the Government and regulations by the Government (executive), conduct management (beheersdaad) conducted through the mechanism of ownership of shares and/or through the involvement of State-Owned Enterprises (SOEs) and conduct supervision (toezichthoudendaad) for the prosperity of the people. And can be seen using Energy Justice consisting of 5 (five) concepts namely Distributional Justice, Procedural Justice, Recognition Justice, Restorative Justice, and Cosmopolitan Justice.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010136
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	27 Jan 2022 02:42
Last Modified:	23 Feb 2022 02:39
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188936

Text (DALAM MASA EMBARGO) 175010101111087 - Dararida Fandra Mahira (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item