Status Dan Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Barang Jaminan Milik Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Rossa, Karina Dea Amalia and Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H., M.H and Shinta Puspita Sari,, S.H., M.H. (2021) Status Dan Wujud Perlindungan Hukum Terhadap Barang Jaminan Milik Nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang status dan wujud perlindungan hukum terhadap barang jaminan milik nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Hal tersebut dilatar belakangi karena BMT merupakan wujud entitas lembaga yang mengintegrasikan aspek komersial (profit) dalam bentuk Baitul Tamwil dan aspek soaial (non-profit) dalam menjalankan kegiatan usahanya tak luput dari berbagai kendala juga permasalahan yang harus dihadapi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penyalahgunaan dana nasabah BMT yang akhirnya BMT mengalami pembubaran, kejadian ini tentunya sangat berdampak besar bagi para nasabah, nasabah mengalami kerugian karena dana yang dimiliki serta asset milik nasabah yang ada pada BMT tidak dapat dikembalikan dengan utuh atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Ketidakspesifikan aturan dan bentuk badan hukum mengenai BMT ini menimbulkan banyak polemik dalam pengimplementasiannya. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana kedudukan dan wujud perlindungan hukum terhadap barang jaminan milik nasabah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui dan memperbaharui sejauh mana perangkat hukum yang ada mampu memberikan kepastian hukum kedudukan barang jaminan milik nasabah, dan (2) menganalisis tentang pertimbangan yuridis yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan wujud perlindungan hukum terhadap barang jaminan milik nasabah . Untuk menganalisis permasalahan skripsi ini, Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang terdiri dari pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa Hapusnya perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor tertuang dalam pasal 1381 KUHPerdata akan menentukan status dan kedudukan barang jaminan milik nasabah. Status hukum barang jaminan nasabah yang ada di pengadilan adalah barang yang berada dalam sitaan yang terkait dengan perkara perdata atau karena pailit untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili. Penetapan konsinyasi merupakan jalan keluar yang diberikan oleh undang-undang, dalam hal kreditor wanprestasi Sebagai pihak yang dirugikan nasabah atau debitor dapat menuntut pengembalian barang jaminan. Perlindungan dan tanggung jawab pelaku jasa keuangan terhadap barang jaminan milik nasabah diatur dalam (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 25: Pelaku Usaha jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau asset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku Usaha Jasa Keuangan. Perlindungan Hukum terhadap barang jaminan milik nasabah BMT dapat diberikan secara preventif dan represif, diaturviii dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the legal status and protection of the collateral belonging to the Baitul Maal wat Tamwil (BMT) customer. This is motivated because BMT is a form of institutional entity that integrates commercial (profit) aspects in the form of Baitul Tamwil and social (non-profit) aspects in carrying out business activities that do not escape various obstacles as well as problems that must be faced. This is evidenced by the many cases of BMT customer funds which eventually BMT disbanded, this incident certainly had a major impact on customers, customers suffered losses because the funds owned and assets owned by customers in BMT could not be returned in full or even not returned at the same time. very. The non-specificity of the rules and forms of legal entities regarding BMT has caused a lot of polemics in its implementation. The formulation of the problem in this thesis is how the position and form of legal protection for collateral belonging to Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) customers. The objectives of this study are (1) to find out and update the extent to which existing legal instruments are able to provide certainty of the position of the customer's collateral, and (2) analyze the juridical considerations that are used as the basis for consideration in deciding cases related to the form of legal protection for goods. customer's guarantee. To analyze the problems of this thesis, the type of research in this thesis uses a normative juridical law method consisting of a statutory approach (statue approach) and a case approach (case approach). The results of this study, the authors conclude that the abolition of the agreement between the creditor and the debit or stated in article 1381 of the Civil Code will determine the status and position of the customer's collateral. The legal status of customer collateral goods in court are goods that are in confiscation related to civil cases or because of the interests of investigation, application and trial. Consignment is a solution provided by law, in the event that the creditor defaults. As a party to the detriment of the customer or debtor, he can determine the demand for collateral. The protection and responsibility of financial service actors for collateral belonging to customers is regulated in (POJK) Number 1/POJK.07/2013 Article 25: Financial services business actors are required to maintain the security of consumer deposits, funds, or assets that are under the responsibility of service business actors. finance. Legal protection for collateral belonging to BMT customers can be provided in a preventive and repressive manner, regulated in Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and the Regulation of the Financial Services Authority (POJK), namely the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 1/POJK.07 /2013

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010133
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 27 Jan 2022 02:14
Last Modified: 24 Feb 2022 06:52
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188925
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
175010101111031 - Karina Dea Amalia Rossa(2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item