Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dalam Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 26 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Di PT PNK Kabupaten Gresik

Fariq, Muhammad Umar and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum. and Shinta Puspita Sari,, S.H., M.H (2021) Analisis Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Dalam Rangkap Jabatan Berdasarkan Pasal 26 Undang- Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi Di PT PNK Kabupaten Gresik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkati isu permasalahan terkait rangkap jabatan yangi diatur dalam Pasal 26 Undangi- Undang No 5 Tahun 1999 dengani menggunakan pendekatan rulei of reason. Penerapan Rule of reason digunakani guna menilai apakah tindakan rangkapi jabatan menyebabkani praktek monopoli sertai persaingan usaha tidak sehati sehingga bisa dikenakaniketentuan Pasal 26. Rumusani masalah dalami skripsi ini adalah: (1) Apakah terdapati penyalahgunaan posisi dominani yang dilakukan PT PNKi?, (2) Bagaimana penerapan pendekatan rule of reason dalam rangkap jabatan menuruti Pasal 26 Undang- Undangi Nomor. 5 Tahun 1999 di PT PNKi? . Pada skripsi ini jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil serta ulasan dari penelitian ini merupakan rangkap jabatan oleh Komisaris PT PNK yang merangkap jabatan selaku Preiden Direktur di PT TPM. Dengan menggubakan analisis pendekatan rule of reason, diperoleh hasil bahwa rangkap jabatan tersebut termasuk perbuatan antipersaingan, karena mengarah pada praktek monopoli di pasar bersangkutan. Dari rangkap jabatan pula menyebabkan integrasi vertikal dalam membuat kebijakan mengenai pembuatan, sehingga membuat PT PNK bisa mempunyai posisi dominan sebesar 50%. Dengan posisi dominan tersebut PT PNK pula melaksanakan penyalahgunaan posisi dominan dengan membatasi pesaing potensial. Hingga bisa disimpulkan kalau PT PNK sudah melanggar syarat pasal 26 sebab menyebabkan praktek dominasi serta persaingan tidak sehat. Selain itu, melanggar ketentuan Pasal 25 menyalahgunakan posisi dominan, yaitu membatasi pesaing potensial di pasar bersangkutan. Berikutnya diperlukan kedudukan dari KPPU guna melaksanakan penegakan hukum persaingan dengan membagikan pakta integritas kepada PT PNK serta diperlukan kedudukan pula dari PT PNK guna memberhentikan/ mengubah komisaris yang melaksanakan rangkap jabatan.

English Abstract

This research discusses the issue regarding double official positions governed in Article 26 of Law Number 5 of 1999 with the rule of reason approach. This approach aims to see whether the double positions could lead to monopolistic practices and unfair business competition that are punishable under Article 26. The research problems involve: (1) is there any dominant position abuse committed by PT PNK? (2) how is the rule of reason implemented regarding double official positions according to Article 26 of Law Number 5 of 1999 in PT PNK? This research employed empirical-juridical methods and descriptive-qualitative approaches. The commissary of PT PNK was found also serving as the president of the company. With the rule of reason, this research has found out that these double official positions have potentially led to unfair business competition in the market concerned. This also causes vertical integration in the policy-making related to production, causing PT PNK to have 50% of the dominant position. This indicates that the company also misuses the dominant position that could hamper potential competitors. Thus, PT PNK violates Article 26 since it leads to monopolistic practices and unfair business competition and Article 25 regarding the abuse of position, creating a barrier for potential competitors in the market concerned. The role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is required to enforce the law by issuing an integrity pact to PT PNK. Moreover, the company is also required to terminate the commissary holding the two official positions

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010120
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	26 Jan 2022 06:37
Last Modified:	01 Mar 2022 01:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188891

Text (DALAM MASA EMBARGO) 175010100111063 - Muhammad Umar Fariq (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item