Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Di Tempat Hiburan Malam (Studi Di Kota Malang)

Quratuain, Kansa Nabila and Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas,, S.H., LL.M and Syahrul Sajidin,, S.H., M.H. (2021) Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Di Tempat Hiburan Malam (Studi Di Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam (Studi di Kota Malang). Pemilihan isu hukum tersebut dipilih peneliti karena adanya kesenjangan antara norma yang diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur kewajiban perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada malam hari dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Pasal tersebut seharusnya menjadi dasar terhadap perlindungan hak-hak pekerja/buruh perempuan yang berkenaan dengan keselamatan dan kesehatannya dan mengingat fungsi reproduksi yang dimiliki setiap perempuan. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam di Kota Malang. (2) Untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang menghambat dalam Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam di Kota Malang. (3) Untuk menganalisis upaya-upaya mengatasi hambatan yang timbul dalam Implementasi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja di Tempat Hiburan Malam di Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian menggambarkan data-data yang telah terkumpul dan kemudian diperoleh kesimpulan secara umum tentang keadaan sebenarnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam di Kota Malang, tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan pada tempat hiburan malam di Kota Malang khususnya tempat karaoke. Faktor yang menghambat ini lahir dari unsur struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum yang terkait. Dari hambatan yang muncul, upaya yang dapat dilakukan terkait substansi hukum adalah dengan melakukan pembaharuan hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh perempuan. Lalu, pada struktur hukum, perlu meningkatkan pengawasan sesuai prinsip pengawasan ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan secara rutin dan berkala terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan di tempat hiburan malam khususnya karaoke dan juga melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Terkait budaya hukumnya, pengusaha harus mentaati peraturan perundang-undangan khususnya pada Pasal 76 dan perlu meningkatkan pemahaman perlindungan hukum untuk memperhatikan kesejahteraan pekera/buruh perempuan. Serta upaya yang terakhir adalah meningkatkan sinergi segala pihak yang berkaitan dengan mentaati Surat Edaran Menteri Nomor 03/MEN/IV/2011 Tentang Pedoman Pencegahan Pelcehan Seksual di Tempat kerja.

English Abstract

In this thesis research, the researcher raised the Implementation of Legal Protection of Female Workers at Nightclubs (A Study in Malang City). The selection of these legal issues was chosen by the researchers because of the gap between the norms regulated in Article 76 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates the obligations of companies that employ female workers/laborers who work at night with the implementation that occurs in the field. This article should be the basis for the protection of the rights of women workers/laborers with regard to their safety and health and considering the reproductive function that every woman has. However, in reality there are still entrepreneurs who do not carry out the obligations stipulated in the labor laws and regulations. Based on the foregoing, the objectives of this research are: (1) To find out the implementation of Article 76 of Law Number 13 of 2003 on female workers who work in nightclubs in the city of Malang. (2) To identify what are the inhibiting factors in the implementation of Article 76 of Law No. 13 of 2003 on female workers who work in nightclubs in Malang. (3) To analyze the efforts to overcome the obstacles that arise in the implementation of Article 76 of Law No. 13 of 2003 on female workers who work in nightclubs in the city of Malang. This research is an socio-legal research using a sociological juridical approach. The legal materials used in this study were analyzed using a qualitative descriptive technique which then described the data that had been collected and then general conclusions were drawn about the actual situation. From the results of the research conducted, the researchers concluded that the Implementation of Legal Protection of Female Workers at Nightclubs in Malang City, is not fully effective implemented at night entertainment venues in Malang City, especially karaoke places. This inhibiting factor was born from elements of the legal structure, legal substance and related legal culture. From the obstacles that arise, efforts that can be made regarding the legal substance are to reform the labor law in providing legal protection for female workers/laborers. Then, in the legal structure, it is necessary to increase supervision according to the principle of labor inspection and carry out regular and periodic supervision of companies that employ female workers/laborers in nightclubs, especially karaoke and also increase the number of labor inspectors. Regarding the legal culture, entrepreneurs must comply with laws and regulations, especially Article 76 and need to improve understanding of legal protection to pay attention to the welfare of women workers/laborers. And the last effort is to increase the synergy of all parties related to complying with the Ministerial Circular Number 03/MEN/IV/2011 concerning Guidelines for the Prevention of Sexual Harassment in the Workplace.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010119
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 26 Jan 2022 06:25
Last Modified: 23 Feb 2022 07:13
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188888
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
175010100111006 - Kansa Nabila (2).pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (62MB)

Actions (login required)

View Item View Item