Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI (Studi Di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya)

Elfaretana, Dea Fausta and Dr. Prija Djamitka,, S.H., M.S and Fines Fatimah,, S.H., M.H (2021) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI (Studi Di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tindak Pidana dapat terjadi dalam setiap lingkup masyarakat tanpa kecuali dalam rumah tangga yang merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap setiap individu yang berada didalam lingkungan keluarga tersebut yang meliputi, istri, anak, suami, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah atau suatu perkawinan. Negara Indonesia menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian menjadi wajar jika penegakan keadilan berdasarkan hukum dan dilaksanakan oleh dan terhadap setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga masyarakat, dan termasuk kalangan militer. Dalam Pengadilan Militer III-12 Surabaya Penegakan hukum terhadap TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (a) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh prajurit TNI ? (b) Apakah hambatan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh prajurit TNI di dalam lingkup militer dan peradilan militer? Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, jenis data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari dari Pengadilan Militer III- 12 Surabaya sebagai subjek dari penelitian, lalu terdapat jenis data sekunder yaitu data dari hasil studi kepustakaan studi kepustakaan mengenai peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis mendapat hasil bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi untuk tahap awal dalam proses penegakan hukum terhadap prajurit, harus ada laporan. Dalam kasus KDRT terdapat delik aduan dan tidak delik aduan. Penegakan hukumnya di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk sanksinya, pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya menghukum dengan undang-undang yaitu pidana penjara dan tidak menerapkan sanksi denda. Dalam hambatan yang dialami yaitu faktor hukumnya sendiri, di mana kelemahan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Penelantaran Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya, namun secara teknis pengadilan Pengadilan Militer III-12 tidak memiliki kedala dalam penegakan hukum terhadap TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

English Abstract

Criminal acts can occur in every sphere of society without exception in households which are the smallest communities of a society. Violence in household causes inconvenience or injustice to every individual in the family environment, including wives, children, husbands, and people who are related by blood or marriage. The Indonesian State guarantees that every citizen has an equal position in law and government and is obliged to uphold the law and government without exception. Thus, it becomes natural that the enforcement of justice is based on law and implemented by and against every citizen, state officials, community institutions, and including the military. In Military Court III- 12 Surabaya Law enforcement against TNI committing domestic violence is processed in accordance with the prevailing laws and regulations. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (a) How is law enforcement against perpetrators of criminal acts of Domestic Violence committed by TNI soldiers? (b) What are the obstacles in law enforcement related to criminal acts of domestic violence committed by TNI soldiers within the military and military courts? In this paper the author uses the juridical empirical research method with the sociological juridical research approach, the type of primary data in this paper is data obtained directly from the Military Court III-12 Surabaya as the subject of research, then there are secondary data types, namely data from the results. literature study literature study on statutory regulations and other regulations related to domestic violence. From the results of the research with the above method, the authors get the results that law enforcement against perpetrators of Domestic Violence at Military Court III-12 Surabaya is still processed in accordance with the applicable rules, namely Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence The stairs but for the initial stage in the process of enforcing the law against soldiers, there must be a report. In cases of domestic violence there are complaints offenses and no complaints offenses. The law enforcement is processed in accordance with the prevailing laws and regulations and for the sanctions, the Military Court III-12 Surabaya sentenced them by law to imprisonment and did not apply fines. In the obstacles experienced, namely the legal factor itself, where the weakness of Article 49 of Law Number 23 Year 2004 concerning Domestic Abandonment Violence is located in the complaint offense, where even though it is clear that the act committed by the perpetrator is a criminal act and is in conflict with Human rights, but without a complaint from the victim, the perpetrator cannot be prosecuted for the crime he committed, but technically, the Military Court III-12 does not have provisions in law enforcement against the TNI who committed Domestic Violence

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010115
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	26 Jan 2022 01:29
Last Modified:	24 Feb 2022 15:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188855

Text (DALAM MASA EMBARGO) 165010107111019 - Dea Fausta Elfaretana (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item