Tinjauan Yuridis Pasal 76 Ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Mengenai Kualifikasi Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Siqaq

Geiby, Aisya Nadifa Mutiara and Prof. Dr. A. Rachmad Budiono,, S.H., M.H. and Shinta Puspita Sari,, S.H., M.H (2021) Tinjauan Yuridis Pasal 76 Ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Mengenai Kualifikasi Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Siqaq. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan adanya kekaburan hukum yang tidak mengatur secara jelas kualifikasi hakam dalam perceraian dengan alasan syiqaq yang tertera pada pasal 76 ayat (2) Undang - undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, terdapat rumusan masalah : Apa kualifikasi hakam dalam perkara perceraian dengan alasan syiqaq ditinjau berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ? Penelitian diatas merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (konseptual approach). Untuk bahan hukum primer diperoleh dari perundangundangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen atau kepustakaan dan kamus. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan intepretasi sistematis dan gramatikal dengan menafsirkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjadi objek penelitian penulis. penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diketahui pengaturan hakam terdapat di dalam hukum Islam yaitu dalam Surah An Nisaa ayat 35 dan Surah An Nisa ayat 130 yang merupakan satu kesinambungan terhadap bab yang mengatur mengenai perselisihan keluarga. Lalu kedudukan seorang yang dinilai dan/atau dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki beberapa kualifikasi. Sebaliknya seseorang yang tidak dapat menjadi hakam adalah seorang yang tidak cakap menurut hukum yang dapat dibuktikan dengan indikator usianya dibawah 21 atau 18 tahun serta dalam pengampuan / curatele

English Abstract

In this thesis, raises the issue of legal ambiguity which does not clearly regulate the qualifications of judges in divorce on the grounds of syiqaq as stated in Article 76 paragraph (2) of Law Number 7 of 1989 on the Religious Courts.. Based on the background of the research, there is a problem formulation: What is the authority of hakam in divorce cases on the grounds that syiqaq is reviewed based on Article 76 paragraph (2) of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Justice? The research above is a type of legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials are obtained from legislation, while secondary legal materials are obtained from books, documents or libraries and dictionaries. The legal material obtained by the author will be analyzed using a systematic and grammatical interpretation by interpreting Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts which is the object of the author's research. The author obtains answers to existing problems that it is known that the regulation of hakam is contained in Islamic law, namely in Surah An Nisaa verse 35 and Surah An Nisa verse 130 which is a continuation of the chapter that regulates family disputes. Then the position of a person who is assessed and/or considered competent to carry out legal actions in the legal order in Indonesia has several qualifications. On the other hand, a person who cannot become a judge is a person who is incompetent according to the law which can be proven by an indicator of his age under 21 or 18 years old and in curatele.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010114
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	25 Jan 2022 07:19
Last Modified:	24 Feb 2022 01:15
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188845

Text (DALAM MASA EMBARGO) 165010101111226 - Aisya Nadifa Mutiara Geiby (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item