Indikator Organisasi Kemasyarakatan Melanggar Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Purba, Christian Manho Februsto and Prof. Dr. Moh. Fadli,, S.H., M.Hum and Dr. Dewi Cahyandari,, S.H., M.H. (2021) Indikator Organisasi Kemasyarakatan Melanggar Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warga Negara Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Tatanan kemerdekaan berserikat yang ada di Indonesia, UUD NRI 1945 memberikan jaminan yang sangat tegas dalam Pasal 28 E ayat (3) berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Dalam perspektif penguatan (modal) sosio budaya, inti kemajuan atau kehormatan bangsa adalah sampai sejauh mana dapat diwujudkan (kembali) nilai sosio budaya luhur atau nilai kemuliaan dalam tubuh Ormas. Ormas adalah bagian dari nafas kehidupan masyarakat baik yang berbentuk organisasi formal maupun sekedar mengandalkan legitimasi budaya setempat. Jika dalam penataan kehidupan Ormas mengalami masalah, maka dampaknya akan terasa dalam seluruh tubuh masyarakat Bangsa Indonesia. Pesatnya perkembangan organisasi masyarakat, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas organisasi masyarakat yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Organisasi Masyarakat seperti Ormas Front Pembela Islam (FPI) telah memicu kemarahan publik, terutama melalui media sosial atas tindakan ormas FPI yang melakukan sweeping di pusat-pusat perbelanjaan di kota Surabaya, Jawa Timur dengan dalih untuk mengawal fatwa MUI tentang haramnya Muslim menggunakan atribut non – islam. Padahal operasi sweeping tersebut hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak Hukum seperti Lembaga Kepolisian. Adapula ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang nyata-nyata ingin mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia, HTI menyebut Pancasila sebagai Ideologi Kufur. Padahal dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “ Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945.” Atas kondisi tersebut, karya tulis ini menggangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana indikator suatu ormas dalam pikiran dan perbuatannya dapat disebut bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945? 2. Bagaimana akibat hukum suatu ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945? Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Historis dan Pendekatan Konsep. Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi. Sumber bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Brawijaya dan Pusat dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) FH UB, artikerl-artikel dalam jurnal hukum, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber bahan hukum tersier diperoleh dari KBBI, Black’s law Dictionary. Dari hasil penelitian diatas diperoleh jawaban yaitu, Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Oleh karena keluhuran sifat nilai-nilai Pancasila tersebut, dia merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kedudukanvii nilai-nilai Pancasila merupakan ukuran bagi baik-buruknya atau benar-salahnya sikap warga Negara secara nasional. Dengan kata lain, nilai pancasila merupakan tolok ukur, penyaring, atau alat penimbang, bagi semua nilai yang ada, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini Pancasila juga harus digunakan sebagai asas dan tujuan pada setiap ormas yang ada di Indonesia agar selaras dengan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Apabila suatu ormas dalam bertindak dan memiliki asas serta tujuan yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, maka tindakan tersebut harus memiliki konsekuensi hukum baik secara pidana maupun khususnya administrasi (dalam hal ini pembubaran ormas). Akibat hukum ketika suatu ormas bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat dibagi menjadi 2 yaitu sanksi pidana dan saknsi administrasi. Dimana masing-masing sanksi ini mengalami perubahan sebanyak tiga (3) kali. Sanksi pidana menyasar pada individu dalam ormas, dalam hal ini anggota. Sedangkan sanksi administrasi menyasar pada kelembagaan suatu ormas yang dalam penelitian ini sanksinya didasarkan dari konsekuensi ditambahnya Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 16/2017.

English Abstract

National development which is essentially the development of the whole Indonesian people and all Indonesian society, the independence of Indonesian citizens to unite or organize and independence to embrace their respective religions and beliefs guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 (hereinafter referred to as the NRI Constitution 1945). The order of freedom of association in Indonesia, the 1945 NRI Constitution provides a very firm guarantee in Article 28 E paragraph (3) reads "everyone has the right to freedom of association, assembly, and opinion". In the perspective of strengthening (capital) socio-cultural, core progress or to ... SUMMARY Christian Manho Februsto Purba, State Administrative Law, Faculty of Law, Brawijaya University, July 2021, INDICATORS OF COMMUNITY ORGANIZATIONS VIOLATING PANCASILA AND THE 1945 CONSTITUTION IN LAW NUMBER 17 OF 2013 CONCERNING COMMUNITY ORGANIZATIONS, Prof. Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum., Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. National development which is essentially the development of the whole Indonesian people and all Indonesian society, the independence of Indonesian citizens to unite or organize and independence to embrace their respective religions and beliefs guaranteed by the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 (hereinafter referred to as the NRI Constitution 1945). The order of freedom of association in Indonesia, the 1945 NRI Constitution provides a very firm guarantee in Article 28 E paragraph (3) reads "everyone has the right to freedom of association, assembly, and opinion". In the perspective of strengthening (capital) socio-cultural, core progress or to The honor of the nation is to the extent that it can be realized (re) the socio-cultural value of sublime or the value of glory in the body of the Order. Ormas is part of the breath of people's lives either in the form of formal organizations or simply relying on the legitimacy of local culture. If in the arrangement of life Ormas experience problems, then the impact will be felt in the entire body of the People of Indonesia. The rapid development of community organizations, increasingly felt when there are various activities of community organizations that are considered to disturb the social stability of the community. Community organizations such as the Islamic Defenders Front (FPI) have sparked public outrage, especially through social media over the actions of FPI organizations sweeping in shopping centers in the city of Surabaya, East Java under the pretext of escorting mui fatwas on the haram of Muslims using non-Islamic attributes. Whereas the sweeping operation should only be done by the law enforcement agencies such as the Police Agency. There is also hizbut Tahrir Indonesia (HTI) organization that clearly wants to establish the Islamic State of Indonesia and reject Pancasila as the Ideology of the Indonesian Nation, HTI refers to Pancasila as the Ideology of Kufur. Whereas in Law No. 17 of 2013 on Community Organizations has been affirmed in article 1 paragraph (1) that "The Principle of Ormas is not contrary to Pancasila and the 1945 NRI Constitution." On this condition, this paper raises the formulation of the problem: 1. How can the indicators of an organization in its mind and actions be called contrary to Pancasila and the 1945 NRI Constitution? 2. What are the legal consequences of an organization that is contrary to Pancasila and the 1945 NRI Constitution? This type of research is normative juridical with the method of legislation approach, historical approach and concept approach. The primary source of legal materials used is legislation, jurisprudence. Secondary legal material sources are books obtained fromix the central library of Brawijaya University and the Center for Legal Science documentation (PDIH) FH UB, artikerl-articles in legal journals, thesis, and other scientific papers. The source of tertiary legal material is obtained from KBBI, Black's law Dictionary. From the results of the above research obtained the answer, Pancasila is the basis of the State and the view of life of the Indonesian nation. As a view of the nation's life, Pancasila contains noble values that are located, grow and develop together with the Indonesian nation since time immemorial. Because of the nobility of the nature of pancasila values, he is something that will be achieved in the lives of his supporting people, namely the People of Indonesia. Thus, the position of pancasila values is a measure for the good or the wrong attitude of citizens nationally. In other words, the value of pancasila is a benchmark, filter, or weighing tool, for all existing values, both from within and outside the country. In this case Pancasila should also be used as a principle and purpose in every organization in Indonesia in order to be in harmony with the basis and outlook of the Indonesian nation. If an organization in acting and has principles and objectives that are not in harmony with the values of Pancasila, then the action must have legal consequences both criminally and especially administratively (in this case the dissolution of the order). The legal consequences when an organization is contrary to Pancasila and the 1945 NRI Constitution can be divided into 2 namely criminal sanctions and administrative sanctions. Where each of these sanctions undergoes changes three (3) times. Criminal sanctions target individuals in the organization, in this case members. While administrative sanctions target the institutional of an organization that in this study sanctions are based on the consequences of the addition of Pancasila in Law No. 16/2017

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010110
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	25 Jan 2022 06:44
Last Modified:	23 Feb 2022 08:45
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188832

Text (DALAM MASA EMBARGO) 165010100111164 - CHRISTIAN MANHO FEBRUSTO PURBA (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item