Ruang Lingkup Kelalaian Developer Pada Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah

Silitonga, Hans and Setiawan Wicaksono,, S.H., M.Kn. and Prawatya Ido Nurhayati,, S.H., M.Kn (2021) Ruang Lingkup Kelalaian Developer Pada Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Ruang Lingkup Kelalaian Developer Pada Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem PPJB Rumah. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh kekaburan pada Peraturan Menteri ini yang tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pembatalan PPJB yang dibuat oleh developer dengan calon pembeli. Penjelasan lebih lanjut mengenai kelalaian developer yang tidak diatur dalam Peraturan ini, menjadikan keresahan dan ketidaktahuan antara developer dan calon pembeli. Hal ini seringkali menjadikan perbedaan pendapat mengenai bentuk kelalaian developer itu sendiri dan bagaimana akibat hukum selanjutnya, karena pada pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri ini, pembatalan PPJB yang bukan disebabkan oleh kelalaian developer, maka dapat dikatakan developer tetap diberikan beban untuk mengembalikan pembayaran kepada calon pembeli. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana kelalaian developer pada pembatalan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB)? (2) Bagaimana kriteria keadaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian developer pada Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu Perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal (bahasa) dan teknik interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa: 1) Kelalaian developer sebagai syarat pembatalan PPJB pada Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tidak menjelaskan terkait dapat dikatakannya developer lalai, hak penuntutan oleh pembeli kepada developer, akibat hukum kelalaian developer dan bentuk ganti rugi. Namun Pasal 1238 KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186K/Sip/1959 menjelaskan bahwa developer dapat dikatakan lalai dalam bentuk Sommatie dan Ingebreke Stelling; lalu Pasal 1267 KUHPerdata menjelaskan terkait dapat dituntutnya developer; kemudian pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem PPJB Rumah dan Pasal 1365 KUHPerdata menerangkan akibat kelalaian developer; serta Pasal 9 ayat (2) Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 dan Pasal 1365 KUHPerdata menerangkan sanksi terjadinya pembatalan karena kelalaian developer; 2)Keadaan yang bukan disebabkan oleh kelalaian developer pada pasal 9 ayat (3) Permen PUPR Tentang Sistem PPJB Rumah, yaitu adanya force majeure dan exceptio non adimpleti contractus. Dimana pada force majeure, developerix diwajibkan untuk membuktikan, dan apabila dapat dibuktikan maka force majeure dijadikan sebuah alasan pembenar. Sedangkan pada exceptio non adimpleti contractus, developer menyatakan tangkisan bahwasanya pembeli telah melakukan kelalaian terlebih dahulu, dan dapat dibuktikan

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Scope of Developer Negligence in Article 9 Paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 11 of 2019 concerning the System of Preliminary Home Sales And Purchase Agreements. The theme is motivated by the ambiguity in this Ministerial Regulation which does not explain further regulations regarding the cancellation of PPJB made by the developer with the prospective buyer. This often creates differences of opinion regarding the form of negligence of the developer itself and what the subsequent legal consequences will be, because in Article 9 paragraph (3) of this Ministerial Regulation, cancellations are not caused by the negligence of the developer, it can be said that the developer is still given the burden to return payments to prospective buyers. Based on above, this paper raises the formulation of the problem: (1) How was the developer's negligence in canceling the Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB)? (2) How are the criteria for conditions that are not caused by the negligence of the developer in Article 9 paragraph 3 of the Regulation of the Minister of PUPR No. 11/PRT/M/2019 About the Preliminary Agreement System for the Sale and Purchase of Homes? Then the writing of this paper uses a normative juridical method with statute approach case approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation analysis techniques (language) and systematic interpretation techniques. From the results using the above method, the authors obtained answers to the existing problems that: 1) Negligence of the developer as a condition for the cancellation of PPJB in the Minister of PUPR Regulation No. 11/PRT/M/2019 does not explain regarding the developer being negligent, the buyer's right of prosecution to the developer, the legal consequences of developer negligence and forms of compensation. However, Article 1238 of the Civil Code and Supreme Court Jurisprudence No. 186K/Sip/1959 explains that developers can be said to be negligent in the form of Sommatie and Ingebreke Stelling; then Article 1267 of the Civil Code explains that developers can be sued; then Article 9 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of PUPR concerning the PPJB System and Article 1365 of the Civil Code explain the consequences of developer negligence; and Article 9 paragraph (2) of the Minister of Public Works and Public Housing No. 11/PRT/M/2019 and Article 1365 of the Civil Code explain the sanctions for cancellation due to developer negligence; 2) Circumstances that are not caused by the negligence of the developer in Article 9 paragraph (3) of the PUPR Ministerialxi Regulation concerning the PPJB System are the state of force majeure and exceptio non adimpleti contractus. Where in force majeure, the developer is required to prove, and if it can be proven then force majeure is used as a justification. Meanwhile, in exceptio non adimpleti contractus, the developer expresses a denial that the buyer has made negligence beforehand, and it can be proven

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010102
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	25 Jan 2022 04:19
Last Modified:	25 Feb 2022 02:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188801

Text (DALAM MASA EMBARGO) 145010100111049 - HANS C. SILITONGA (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item