Ariessaputri, Violita (2017) Analisis Yuridis Makna Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2012/PN.Cbn, Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmn, Putusan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2014/PN.BTL, Putusan Nomor: 847/Pid.B/2014/PN.SBY, dan Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2015/PN.Cjr). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik telah menimbulkan banyak penafsiran. Pada Senin, 28 November, resmi diberlakukan revisi dari UU ITE, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan khusus mengenai bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Sehingga, dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pencemaran nama baik sesuai Pasal 27 ayat (3), majelis hakim memiliki pertimbangan yang berbeda-beda mengenai suatu perbuatan dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa makna pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta makna pencemaran nama baik dalam UU ITE. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengenai makna pecemaran sebelum adanya penjelasan dalam revisi UU ITE mengenai pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3), majelis hakim telah memaknai pasal tersebut dengan mengacu pada pencemaran yang diatur dalam KUHP.
English Abstract
Since it’s establishmengnt, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE), particulary Article 27 paragraph (3) on defamation has generated many interpretations. On Monday, 28 November, the revision of the Electronic Information and Transaction Act, namely Law Number 19 Year 2016 on the Amendement of Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions was officially enacted. Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 does not contain specific provisions on how a deed can be regarded as defamation. Thus, in deciding the defamation case in accordance with Article 27 paragraph (3), the panel of judges has different considerations regarding a deed to be considered as defamation. The objective of this research was to know and analyze the meaning of defamation in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 based on judge’s consideration in making verdict and the meaning of defamation contained in Electronic Information and Transactions Act. This research was juridical normative using statute and case approaches. The findings of the study show that the judges had interpreted defamation by refering to defamation regulated in the Criminal code before it was explained in the revision of Electronic Information and Transaction Act.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2017/123/051705186 |
| Uncontrolled Keywords: | DEFOMATION OF JURIDICAL ANALYSIS, INFORMATION, ELECTRONIC TRANSACTIONS |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 8 Specific crimes and classes of crime (Business, financial, professional offenses) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Dra. Widia Permana., S.Sos., MAB. |
| Date Deposited: | 30 Aug 2017 03:14 |
| Last Modified: | 15 Aug 2022 02:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1887 |
![[thumbnail of Violita Ariessaputri.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Violita Ariessaputri.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |