Model Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Kolaboratif untuk Pengembangan Ekowisata di Lembar Kabupaten Lombok Barat

Sukuryadi, - and Prof. Dr. Ir Nuddin Harahab,, MP and Prof. Dr. Ir Mimit Primyastanto,, MP and Ir Bambang Semedi,, M.Sc., Ph.D (2020) Model Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Kolaboratif untuk Pengembangan Ekowisata di Lembar Kabupaten Lombok Barat. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat di kawasan Lembar Lombok Barat saat ini belum menunjukkan keberhasilan jika dilihat dari program-program yang sudah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari program-program pemerintah maupun swasta masih bersifat temporal dan tidak memberikan nilai tambah bagi kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Salah satu program pemerintah melalui kerja sama KKP dengan CCDP-IFAD tahun anggaran 2013-2016 dan program swasta melalui IMACS-USAID tahun 2013 belum menunjukkan perubahan secara signifikan terhadap persepsi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung keberlanjutan kegiatan. Kegiatan pendampingan dan pembinaan melalui program pemberdayaan belum menunjukkan kemandirian masyarakat pesisir dalam melanjutkan program pengelolaan yang sudah dirintis bersama pemerintah dan swasta, setiap kegiatan hanya mampu berjalan diawal program pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan tahapan evaluasi, monitoring dan keberlanjutan program belum dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Dengan demikian, melihat kondisi objektif masyarakat saat ini penerapan pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat secara murni belum dapat diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan pemerintah dan stakeholder lainnya dalam menjaga keberlangsungan suatu pengelolaan. Menurut Satria et al. (2002) bahwa untuk mengakomodasi permasalahan dalam pengelolaan yang berbasis pemerintah dan berbasis masyarakat, maka pendekatan yang digunakan sebagai jalan tengahnya adalah model pengelolaan berbasis kolaboratif (co-management) yang memadukan unsur pemerintah dengan kelompok pengguna. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah merumuskan model pengelolaan ekosistem mangrove berbasis kolaboratif untuk pengembangan ekowisata dengan diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam pesisir sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan terhadap aspek ekologi maupun ekonomi masyarakat pesisir. Pendekatan metode penelitian yang digunakan adalah metode survei pada aspek ekologi, sosial, ekonomi dan kelembagaan pemerintah dan masyarakat pesisir. Potensi dan kondisi aspek ekologi dianalisis berdasarkan analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan (IKW dan DDK), sedangkan kondisi ekonomi, sosial dan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis indikator pada masing-masing dimensi dijadikan sebagai data base dalam merumuskan model pengelolaan ekosistem mangrove berbasis kolaboratif untuk pengembangan ekowisata melalui metode Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis Rapfish dari masing-masing dimensi, tampak bahwa dimensi sosial, ekonomi dan kelembagaan termasuk kategori kurang berkelanjutan sedangkan dimensi ekologi termasuk kategori cukup berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rumusan-rumusan model pengelolaan dengan mempriotaskan dimensi-dimensi yang kurang berkelanjutan dan indikator-indikator sensitif dari setiap dimensi tersebut. Terdapat delapan susunan model pengelolaan berkelanjutan berdasarkan indikator-indikator sensitif yang menjadi prioritas dalam merumuskan model untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove untuk pengembangan ekowisata di kawasan Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat. Hasil analisis hierarki proses menunjukkan bahwa urutan prioritas model berdasarkan nilai bobot masing-masing indikator pengelolaan ekosistem mangrove berbasis kolaboratif untuk pengembangan ekowisata mangrove di Desa Lembar Lombok Barat adalah: 1) meningkatkan komitmen pemerintah desa terhadap nilai kearifan lokal; 2) meningkatkan partisipasi masyarakat; 3) meningkatkan komitmen masyarakat pada kearifan lokal; 4) penguatan kapasitas individual dalam pengelolaan ekowisata; 5) meningkatkan tingkat kesejateraan mayarakat; 6) meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat; 7) menyusun rencana pengelolaan ekosistem mangrove; serta 8) menetapkan zonasi pemanfaatan lahan mangrove secara kolaboratif. Berdasarkan hasil analisis hierarki proses tersebut, urutan prioritas rumusan model peningkatan komitmen pemerintah desa terhadap nilai kearifan lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove merupakan alternatif yang utama yang harus diprioritaskan dalam penguatan kelembagaan kolaboratif untuk pengembangan ekowisata. Sedangkan rumusan alternatif model peningkatan komitmen masyarakat pada kearifan lokal dan peningkatan kapasitas individual dalam pengelolaan ekowisata mangrove merupakan alternatif pendukung dalam meningkatkan kapasitas individual masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan berkelanjutan. Dengan demikian, paket model pengelolaan ekosistem mangrove berbasis kolaboratif untuk pengembangan ekowisata secara berkelanjutan adalah model pengelolaan berbasis penguatan kelembagaan kolaboratif dalam meningkatkan komitmen pemerintah desa dan masyarakat pada nilai kearifan lokal serta meningkatkan partisipasi dan kapasitas individual masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekosistem mangrove untuk pengembangan ekowisata.

English Abstract

The implementation of the community-based mangrove ecosystem management in the Lembar area of West Lombok District is not yet shown to be successful when viewed from programs that have been implemented. This can be seen from the government and private programs are still temporal and do not provide added value for public awareness and consciousness of the environment. One of the government programs through the cooperation of The Ministry of Marines and the Fisheries Republic of Indonesia with Community Coastal Development – International Fund For Agricultural Development (CCDP-IFAD) fiscal year 2013-2016 and private program through Indonesia Marine and Climate Support-United States Agency for International Development (IMACS-USAID year 2013 has not shown significant changes to the perception and awareness of society in support of sustainability activities. Mentoring and coaching through empowerment programs have not demonstrated the independence of the coastal community in continuing management programs that have been initiated with the government and private, each activity is only able to walk at the beginning of the program at the stage of planning and implementation, while the stage of evaluation, monitoring, and sustainability of the program can not be managed independently by the community. Thus, looking at the current objective conditions of the community, the implementation of the community-based mangrove ecosystem management is purely unenforceable. Therefore, the involvement of government and other stakeholders is required in maintaining the sustainability of management. According to Satria et al. (2002) that to accommodate problems in government-based and community-based management, then the approach used as a middle road is a collaborative based management model that combines government elements with user groups. Therefore, this research aims to formulate a model of collaborative based mangrove ecosystem management for the development of ecotourism is expected to realize the awareness and independence of the community in preserving the coastal natural resources that can provide sustainable benefits to the ecological and economic aspects of coastal communities. The approach to the research method used is a method of surveying the ecological, social, economic, and institutional aspects of the Government and coastal communities. The potential and conditions of ecological aspects are analyzed based on the suitability analysis and the carrying capacity of areas, while the economic, social, and institutional conditions of the government and community are analyzed through qualitative and quantitative analysis. The analysis results of indicators in each of the dimensions are used as the base data in formulating collaborative model management of mangrove ecosystem for ecotourism development through Rapid Appraisal for Fisheries (RAPFISH) and Analytical Hierarchy Process (AHP). Based on the results of the RAPFISH analysis of each dimension, it shows that the social, economic, and institutional dimensions are less sustainable while the ecological dimension is quite sustainable. Therefore, it is necessary to formulate management models by prioritizing unsustainable dimensions and sensitive indicators from each of these dimensions. There are eight models of sustainable management based on sensitive indicators that are the priority in formulating models to improve the sustainability of mangrove ecosystem management for the development of ecotourism in the Lembar Village area of West Lombok District. The analytical hierarchy process result shows that the weighting value of each priority mangrove ecosystem management model for the development of mangrove ecotourism in Lembar Village area of West Lombok District includes: 1) increasing the commitment of the local government to hold the value of local wisdom, 2) increasing community participation, 3) increasing community commitment to local wisdom, 4) strengthening individual capacity in ecotourism management, 5) increasing the community welfare rate, 6) increasing the level of community education, 7) preparing a mangrove ecosystem management plan, and 8) determining the zoning of collaborative mangrove land use. Based on the results of the analytical hierarchy process analysis shows that the priority sequence of the formulation of the model of increasing village government commitment to the value of local wisdom and increasing community participation in mangrove ecosystem management is the main alternative that must be prioritized in strengthening collaborative institutions for ecotourism development. Whereas the alternative formulation model of increasing community commitment to local wisdom and increasing individual capacity in mangrove ecotourism management is a supporting alternative in increasing the capacity of individual communities who participate in sustainable management. Thus, the collaborative mangrove ecosystem management model package for sustainable ecotourism development is a management model based on collaborative institutional strengthening in increasing the commitment of village governments and communities to the value of local wisdom and increasing the participation and capacity of individual communities in the management of mangrove ecosystem areas for ecotourism development.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: 0620080007
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 639 Hunting, fishing & conservation
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 11 Jan 2022 07:23
Last Modified: 11 Jan 2022 07:23
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/188169
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Sukuryadi.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2022.

Download (6MB)

Actions (login required)

View Item View Item