Marsalena,, Viyo (2021) Implementasi Mengenai Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang (Studi Penerapan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh berkurangnya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Malang yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi non pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana implementasi Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Malang ? (2) Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Malang dan apa hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Malang ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara substansi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terkait luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam implementasinya tidak berjalan dengan semestinya. Karena pada faktor hukumnya sendiri tidak adanya peraturan bupati yang mengatur mengenai peta spacial lahan pertanian pangan berkelanjutan. Faktor komunikasi dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan belum berjalan sesuai yang diharapkan karena dalam pelaksanaannya masih merasakan kebingungan mengenai luas lahan pertanian pangan dan kurangnya koordinasi antar instansi di Kabupaten Malang. Dari segi masyarakat, faktor perekonomian petani di Kabupaten Malang yang kurang mencukupi dan faktor sosial dari perubahan perilaku, sarana dan prasarana, serta transportasi dan komunikasi menjadi alasan utama para petani di Kabupaten Malang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian bukan pangan.
English Abstract
This research aims to analyze the problem regarding sustainable food agriculture land in the Regency of Malang. The choice of the theme is motivated by the reduction of sustainable food agricultural land in the Regency of Malang which is caused by the conversion of land use from sustainable food agriculture to non-sustainable food agriculture. Based on this, paper raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of Article 7 Paragraph (5) of Local Regulation of The Regency Of Malang Number 6 Of 2015 Concerning Protection Of Agricultural Lands For Sustainable Food Agriculture In The Regency Of Malang ? (2) What are the efforts made by the Regency of Malang government in protecting sustainable food agriculture land in Regency of Malang and what are the obtacles experienced by the Regency of Malang government in protecting sustainable food agricultural land in Regency of Malang? This is an empirical juridical research employing socio-juridical method that is aimed at analysing the implementation of Article 7 Paragraph (5) of the Local Regulation of the Regency of Malang as mentioned earlier. The research result reveals that the local regulation has not been appropriately implemented since there is no regent’s regulation governing spatial map of agricultural lands for sustainable food agriculture. The communication factor also has not been implemented as expected regarding the protection of the agricultural lands since the clash between the space available for agriculture and communication among departments in the regency of Malang still becomes an issue. In terms of the members of societies especially farmers, factors like economy and social concern due to changes in behaviour, facilities and infrastructure, transportation, and communication are the main reasons why farmers in the regency have transferred the function of their lands to the lands of non-agricultural purposes.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010189 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 25 Nov 2021 06:27 |
| Last Modified: | 23 Feb 2022 07:12 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186783 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Viyo Marsalena.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |