Persepsi Hakim Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Pasca Putusan Mk ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun )

Daniswara, Renanta Shaffa (2021) Persepsi Hakim Terhadap Pengaturan Dispensasi Perkawinan Pasca Putusan Mk ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Madiun ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Peneliti mengangkat tentang Persepsi Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap pengaturan Dispensasi Perkawinan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena terdapat perubahan pengaturan Dispensasi Perkawinan pada perubahan usia batas minimal perkawinan menjadi 19 ( Sembilan belas ) tahun, dan bukti - bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu persepsi Hakim sangat penting dalam perubahan pengaturan Dispensasi Perkawinan. Penelitian Skripsi dengan rumusan masalah: Persepsi Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap pengaturan dispensasi perkawinan pasca putusan MK sebagaimana dituang dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitiаn hukum empiris dengаn mengunаkаn metode pendekаtаn yuridis sosiologis. Menggunakan Jenis dan Sumber Data primer dan sekunder, serta hasil dari wawancara dengan Hakim yang diаnаlisis dengаn menggunаkаn studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Selаin itu jugа menggunаkаn teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Kota Madiun setuju dengan perubahan usia batas minimal perkawinan menjadi 19 ( Sembilan belas ) tahun, dan bukti - bukti pendukung yang cukup sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan usia menjadi 19 tahun dianggap lebih baik karena adanya kematangan yang lebih, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, sosial, psikologis dan kesehatan. Serta perubahan tersebut dapat meminimalisir permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kota Madiun karena harus adanya alasan kedaruratan yang terbukti, pasti dan terukur

English Abstract

The researcher raised the Perception of Judges at the Madiun City Religious Court on the regulation of Marriage Dispensation. The choice of the theme was motivated by a change in the regulation of the Marriage Dispensation on the change in the minimum age for marriage to 19 (nineteen) years, and sufficient supporting evidence in accordance with Article 7 Paragraph (1) and (2) Law Number 16 of 2019 against amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In addition, the Judge's perception is very important in changing the Marriage Dispensation arrangement. Thesis research with the formulation of the problem: Judges' perceptions at the Madiun City Religious Court regarding the regulation of marriage dispensation after the Constitutional Court decision as stated in Article 7 of Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. To answer this problem, empirical law research uses the sociological juridical approach method. Using the types and sources of primary and secondary data, as well as the results of interviews with judges analyzed using literature study and documentation study. In addition, descriptive analysis techniques are also used, namely by describing the results of research conducted on the object of research using a qualitative approach method. Based on the above problems, it can be concluded that the Judge at the Madiun City Religious Court agreed with the change in the minimum age for marriage to 19 (nineteen) years, and sufficient supporting evidence in accordance with Article 7 Paragraph (1) and (2) Law - Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Changing the age to 19 years is considered better due to greater maturity, both in terms of education, economy, social, psychological and health. And these changes can minimize applications for marriage dispensation at the Madiun City Religious Court because there must be a proven, definite and measurable emergency reason.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010088
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 Nov 2021 06:58
Last Modified:	22 Feb 2022 08:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186771

Text (DALAM MASA EMBARGO) Renanta Shaffa.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item