Batasan Kewenangan Terkait Pengawasan Oleh Bpsk Dan Direktorat Pktn Atas Pelanggaran Klausula Baku

Rafliyansyah, - (2020) Batasan Kewenangan Terkait Pengawasan Oleh Bpsk Dan Direktorat Pktn Atas Pelanggaran Klausula Baku. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Klausula baku diatur didalam undang undang no 8 tahun 1999, dikarenakan pembuatan klausula baku yang hanya satu pihak saja, maka diperlukan adanya pengawasan, salah satunya adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPSK dan PKTN. Dikarenakan terdapat dua Lembaga pemerintah memiliki kewenangan yang sama, maka diperlukan adanya Batasan kewenangan. Dalam perkembangannya eksistensi klausula baku suda ada yang di mulai pada tahun 1975 yaitu yang terdapat dalam RUU Pokok Pokok Perlindungan Konsumen (RUU PPPK) setelah itu pada tahun 1980 dalam symposium aspek aspek hukum masalah perlindungan konsumen terdapat uraian mengenai klausula baku, pada tahun 1992 ide dalam perlindungan konsumen dan kalusula baku berikutnya terdapat didalam Rancangan Akademik Undang Undang tentang Perlindungan Kosnumen 1992, setelah naskah akademik pada tahun 19992 barulah disahkan undang undang nomor 8 tahun 1999 tentnang perlindungan konsumen yang terdapat pengaturan mengenai klausula baku. Pada sebuah perjanjian yang mengandung klausula baku didalamnya terdapat aspek aspek yang biasanya ada dalam perjanjian pada umumnya yaitu seperti unsur esensalia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia, selain itu perjanjian yang mengandung klausula baku juga diperbolehkan menurut KUHPer sebagaimana memenuhi syarat sah dalam perjanjian yaitu 1320 dengan berdasakan asas kebebasan berkontrak yang terdapat didalam pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun klausula baku diperbolehkan tetap diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga pemerintah, pengawasan ini dilakukan oleh BPSK dan PKTN. Pengawasan yang dilakukan oleh BPSK dan PKTN terhadap pencantutman klausula baku diatur dalam peraturan yang berbeda, untuk BPSK diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sedangkan untuk PKTN diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018

English Abstract

Standard clauses are regulated in Law Number 8 of 1999, because these clauses are made only by one party. Therefore, supervision is needed such as by BPSK and PKTN. As it stands, there are two government agencies sharing the same authority in this matter, so it is necessary to draw a limitation of authority for those agencies. In its development, the existence of standard clauses began in 1975, as stated in RUU PPPK. Then in 1980, a symposium on legal aspects of consumer protection issues mentioned a description of standard clauses. In 1992, the idea of consumer protection and standard clauses were contained in the Academic Draft of Law on Consumer Protection of 1992. After the academic draft in 1992, Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection was passed, which contained regulations regarding standard clauses. In an agreement containing standard clauses, there are aspects that usually exist in agreements in general, such as essential elements, natural elements, and accidental elements. In addition, an agreement containing standard clauses is also allowed according to the Civil Code as it meets the legal requirements of an agreement, specifically 1320, based on the freedom of contract principle contained in article 1338 of the Civil Code. Even though standard clauses are allowed, supervision is still required by government agencies. This supervision is carried out by BPSK and PKTN. Supervision carried out by BPSK and PKTN on the imposition of standard clauses is regulated by different regulations. Supervision by BPSK is regulated in Law Number 8 of 1999 while Supervision by PKTN is regulated in Regulation of the Ministry of Trade Number 69 of 2018.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010185
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 Nov 2021 06:42
Last Modified:	12 Apr 2023 02:28
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186769

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rafli Yansyah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (809kB)

Actions (login required)

View Item