Kurniawan, Rafif Rizki (2021) Disharmoni Ketentuan Peraturan Walikota Denpasar Dengan Peraturan Gubernur Bali Terkait Larangan Plastik Sekali Pakai Ditinjau Dari Tujuan Hukum Di Kota Denpasar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Peraturan Walikota Denpasar Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dengan Peraturan Gubenur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan plastik sekali pakai. Dalam penelitian ini dibentuk 2 (dua) rumusan masalah diantaranya, bagaimanakah implikasi hukum dari penerapan ketentuan peraturan walikota denpasar dengan peraturan gubernur bali terkait larangan plastik sekali pakai ditinjau dari tujuan hukum, bagaimanakah upaya harmonisasi hukum terhadap ketentuan Peraturan Walikota Denpasar dengan Peraturan Gubernur Bali terkait larangan plastik sekali pakai di Kota Denpasar. Jenis penelitian yang penulis pilih adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis terhadap Peraturan Walikota Denpasar Nomor 37 Tahun 2018 dan Peraturan Gubenur Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan plastik sekali pakai. Berdasarkan hasil analisis implikasi dari penelitian ini yaitu terjadi pertentangan antara Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan plastik sekali pakai. Sehingga dalam penerapannya masih terdapat sebagian masyarakat dan pelaku usaha menggunakan kantong plastik. Selanjutnya menurut teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustaf Radbruch aturan yang saling bertentangan maka keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum tersebut tidak terpenuhi, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang penggunaan kantong plastik tidak dapat tercapai. Selain itu upaya untuk melakukan xii harmonisasi dengan cara memadukan peraturan perundang-undangan, menyelaraskan dan menyerasikan melalui penafsiran hukum, penalaran hukum dan argumentasi rasional dengan memperhatikan kepentingan masing-masing lembaga dengan arahan utama untuk mengembangkan suatu produk hukum yang baik. Sehingga antara Peraturan Gubernur dengan Peraturan Walikota tidak terjadi disharmoni dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat.
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010086 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 Nov 2021 03:22 |
| Last Modified: | 23 Feb 2024 07:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186768 |
Preview |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Rafif Kurniawan.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |