Rahma, Nabila Aulia (2021) Analisis Konsep Hak Menguasai Negara Dalam Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (Bumn). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan konsep Hak Menguasai Negara dalam pembentukan holding BUMN, yang tidak terlepas dari pemaknaan atas Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai konstitusi ekonomi di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi semakin giatnya Pemerintah melakukan holding pada perusahaan-perusahaan BUMN yang memiliki core business yang sama, sehingga menyebabkan munculnya banyak anak perusahaan BUMN. Sedangkan di saat yang bersamaan, telah dilakukan uji materi, baik di MK maupun di MA mengenai pembentukan holding BUMN yang utamanya dilandasi 3 hal, yakni bagaimana legalitas/kedudukan hukum holding BUMN dalam peraturan perundang undangan di Indonesia, sejauh mana tafsir atas hak menguasai negara dalam anak perusahaan BUMN dan apakah holding BUMN ini sesuai atau tidak dengan spirit perekonomian nasional dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana problematika konsep hak menguasai negara dalam pembentukan Holding BUMN di Indonesia? (2) Bagaimana konsep hak menguasai negara dalam pembentukan Holding BUMN? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menghubungkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan, UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum tata negara yang kemudian dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), mengurus (bestuurdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi (toezichthoundensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, pembentukan holding BUMN masih ada dalam koridor Hak Menguasai Negara dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan holding BUMN bukanlah tindakan yang menghilangkan penguasaan atau kontrol negara terhadap anak perusahaan BUMN.
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to the concept of State Ownership Rights in the formation of BUMN holding, which is inseparable from the meaning of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the economic constitution in Indonesia. The choice of the theme was motivated by the increasing activity of the Government in holding state-owned companies with the same core business, which led to the emergence of many BUMN subsidiaries. Meanwhile, at the same time, a judicial review has been carried out, both in the Constitutional Court and in the Supreme Court regarding the formation of BUMN holding which is mainly based on 3 things, namely how the legality / legal position of BUMN holding in the laws and regulations in Indonesia, the extent to which the interpretation of the right to control the state in BUMN subsidiaries and whether this BUMN holding is in accordance with the spirit of the national economy in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this, in this thesis research, the author raises the problem formulation as follows: (1) How is the problematic concept of the right to control the state in the formation of holding BUMN in Indonesia? (2) What is the concept of state control rights in the formation of BUMN Holding? In writing this thesis, the author uses a normative juridical research method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using analytical descriptive analysis techniques, namely a method of analyzing legal materials by connecting the decisions of the Constitutional Court related to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws and regulations and opinions of constitutional law experts. which is then used as a reference in resolving legal problems related to the object of study. From the results of the research with the method above, the authors get answers to the existing problems, namely as long as it does not eliminate state control including the power to regulate (regelendaad), administer (bestuurdaad), manage (beheersdaad), and supervise (toezichthoundensdaad) production branches important for the state and / or those who control the lives of many people, the formation of BUMN holding is still in the corridor of the State's Right to Control and does not contradict Article 33 of the 1945 NRI Constitution. Thus, it can be concluded that the BUMN holding policy is not an act that eliminates state control or control of the State. BUMN subsidiary.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010084 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 Nov 2021 03:06 |
| Last Modified: | 23 Feb 2022 08:18 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186765 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
NABILA AULIA RAHMA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |