Hastowo, Himam Adi (2021) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pendanaan Jual Beli Properti Dengan Sistem Urun Dana (Crowdfunding). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang sistem urun dana (crowdfunding) bidang properti. Hal tersebut dilatar belakangi karena belum ada peraturan khusus mengenai sistem urun dana (crowdfunding) bidang properti. Untuk itu penulis akan mengkaji mengenai tanggung jawab pengembang kepada konsumen dalam hal terjadi kegagalan pengembang untuk memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada pendana. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen dalam pendanaan jual beli properti dengan sistem urun dana? 2) Bagaimana tanggung jawab pengembang dalam hal terjadinya wanprestasi pengembang terhadap pendana dalam pendanaan jual beli properti dengan sistem urun dana? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan interpretasi. Interprestasi yang digunakan ialah interprestasi sistematis dan gramatikal. Hasil dari skripsi ini adalah 1) Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen dalam pendanaan jual beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara khusus melainkan mengacu pada pada Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi serta Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, serta dalam bentuk perjanjian pendanaan jual beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memperhatikan aspek-aspek hukum mengenai sistem urun dana (crowdfunding) bidang properti. Sedangkan, bentuk perlindungan represif bagi konsumen dalam pendanaan jual-beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur litigasi melalui gugatan di badan peradilan umum atau melalui gugatan sederhana, dan jalur non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa-Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK); 2) Tanggung jawab pengembang dalam hal terjadinya wanprestasi pengembang terhadap pendana dalam pendanaan jual beli properti dengan sistem urun dana (crowdfunding) ialah pendana mempunyai hak untuk menjual properti dari pengembang untuk mengembalikan dana dan bunga atau pembagian hasil keuntungan yang seharusnya diterima pendana. Hal itu mengacu pada Pasal 32 POJK No 37/POJK.04/2018 yang memberikan hak kepada pendana untuk melakukan penjualan kepada ketiga baik secara privat maupun melalui pasar sekunder.
English Abstract
This thesis raises the problem formulations: 1) What is the form of preventive and repressive legal protection for consumers in funding the sale and purchase of a property with a crowdfunding system? 2) What is the responsibility of the developer if the developer defaults on the lender in funding the sale and purchase of a property using a crowdfunding system? The writing of this thesis uses a normative juridical method (normative legal research) with a statute approach and a conceptual approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the researcher will be analyzed using qualitative analysis and interpretation techniques. The interpretations used are systematic and grammatical. The results of this thesis are: 1) The form of preventive legal protection for consumers in financing property sale and purchase with a crowdfunding system in statutory regulations has not been specifically regulated but refers to the OJK Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Technology-Based Lending and Borrowing Services and OJK Regulation No. 37 / POJK.04 / 2018 concerning Crowdfunding Services through Information Technology-Based Stock Offerings, as well as in the form of a property sale and purchase funding agreement with a crowdfunding system that guarantees the rights and obligations of each party with due regard to legal aspects of the system property crowdfunding. Meanwhile, the form of repressive protection for consumers in funding the sale and purchase of a property with a crowdfunding system can be pursued through two channels, namely the litigation path through a lawsuit in the general judiciary or a simple lawsuit, and the non-litigation channel through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK ) or an Alternative Institution for Dispute Resolution - Financial Services Sector (LAPS-SJK); 2) The responsibility of the developer if the developer defaults on the lender in funding the sale and purchase of a property with a crowdfunding system, the lender has the right to sell the property from the developer to return the funds and interest or share the profits that the lender should receive. This refers to Article 32 POJK No. 37 / POJK.04 / 2018 which gives lenders the right to make sales to third parties either privately or through the secondary market.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010179 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 Nov 2021 07:20 |
| Last Modified: | 24 Feb 2022 06:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186747 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
HIMAM ADI HASTOWO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |