Wewenang Dan Tugas Oditurat Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Diperiksa Dan Diputus Secara In Absentia (Studi Di Oditurat Militer Iii-11 Surabaya Dan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya)

Ningsih, Dita Damayanti Sasmito (2021) Wewenang Dan Tugas Oditurat Militer Melaksanakan Putusan Tindak Pidana Desersi Yang Diperiksa Dan Diputus Secara In Absentia (Studi Di Oditurat Militer Iii-11 Surabaya Dan Pengadilan Militer Iii-12 Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi dapat diputus secara in absentia atau tanpa adanya terdakwa. Pada Tindak Pidana Desersi In Absentia Oditur Militer merupakan pihak yang wajib melakukan putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana proses penjatuhan atau pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Oditurat Militer dalam melaksanakan hasil putusan tindak pidana Desersi yang diputus secara in absentia, padahal diketahui bahwa dalam hal tindak pidana Desersi yang diputus secara in absentia tersebut pelaku Tindak Pidana Desersi tidak diketahui keberadannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana penanganan Tindak Pidana Militer oleh Oditur Militer dan Hakim Militer, serta mengetahui Bagaimana wewenang dan tugas Oditur Militer dalam melaksanakan putusan Tindak Pidana Desersi yang diperiksa dan diputus secara In Absentia? Untuk Menjawab permasalah diatas penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis – sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Penanganan oleh Oditur Militer dimulai dari penyidikan, Pembuatan Surat Pendapat Hukum kemudian pembuatan Surat Dakwaan beserta dengan pembacaan surat dakwaan saat persidangan dan melakukan pelaksanaan putusan sedangkan Penanganan oleh Hakim Militer dimulai pada berkas perkara masuk ke Pengadilan kemudian membuat rencana sidang dan memberikan putusan. Pelaksanaan putusan Tindak Pidana Desersi in absentia dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan berkoordinasi dengan pihak kesatuan tempat terpidana melakukan kewajiban dinasnya sebelumnya dengan bantuan dari Polisi Militer. Terpidana yang tertangkap akan menjalankan hukuman di Lembaga Permasyarakatan Militer atau Lembaga Permasyarakatan Umum.

English Abstract

Law No. 31/1997 on Military Courts states that the crime of desertion can be decided in absentia or in the absence of a defendant. In the crime of desertion in absentia, the military prosecutor is the party who is obliged to make a court decision. This raises the question of how the process of dropping or implementing the decision made by the Military Prosecutor in implementing the result of the desertion decision which was decided in absentia, even though it is known that in the case of the desertion crime that was decided in absentia, the perpetrator of the desertion crime is unknown. The purpose of this research is to find out how to handle military crimes by military prosecutors and military judges, as well as to find out what is the authority and duties of military prosecutors in carrying out decisions on desertion which are examined and decided in Absentia? To answer the above problems, the writer uses juridical empirical legal research methods, with a juridical - sociological approach. From the results of this study it can be concluded that, handling by military prosecutors starts from investigation, making a legal opinion, then making an indictment along with reading the indictment at trial and executing the decision while handling by military judges starts with the case file entering the court then making plans. trial and give a verdict. The military prosecutor in coordination with the unit where the convict carried out his previous duty of service with the assistance of the Military Police is the implementation of the decision on the crime of desertion in absentia. Convicts who are caught will carry out their sentences in the Military Prison or General Penitentiary

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0521010065
Uncontrolled Keywords: Oditurat Militer, Peradilan Militer, Tindak Pidana Desersi in Absentia., Military Oditurates, Military Courts, the Crime of Desertion in Absentia
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 23 Nov 2021 04:20
Last Modified: 23 Feb 2022 08:57
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186739
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dita Damayanti.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item