Analisis Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/Pn.Llg Dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/Pn.Jth)

Maheswari, Danurdara Clarabella Vania (2020) Analisis Tolok Ukur Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/Pn.Llg Dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/Pn.Jth). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai tolok ukur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana dalam hukum pidana di indonesia yang mengacu pada Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.LLG dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.JTH dimana dalam kedua Putusan tersebut mengandung unsur Pembelaan Terpaksa, namun terdapat perbedaan pada pertimbangan hakim yang mempengaruhi kedua putusan. Berdasarkan pada hal tersebut, penulis mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai: 1) Apakah tolok ukur pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana berupa serangan ataupun ancaman yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana di indonesia ? dan 2) Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 794/Pid.B/2014/PN.LLG dan Putusan Nomor 201/Pid.B/2013/PN.JTH sudah sesuai dengan teori pembelaan terpaksa sebagai alasan penghapus pidana, serta apa yang menjadi dasar perbedaan putusan hakim dalam kedua putusan tersebut ? Permasalahan tersebut penulis kaji menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik Penelusuran bahan hukum penelitian dilakukan penulis dengan cara studi putusan, studi internet dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan Teknik analisis logika deduktif, yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan penelitian penulis berkesimpulan bahwa dalam hukum pidana terdapat alasan penghapus pidana salah satunya adalah alasan pembenar. Pembelaan terpaksa merupakan contoh dari alasan pembenar yang dijelaskan secara implisit pada Pasal 49 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa, pelakunya tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan merupakan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya. Untuk menentukan ada atau tidaknya alasan pembenar dalam pembelaan terpaksa harus diuji terlebih dahulu dalam proses persidangan. Hakim melakukan pertimbangan dalam memutus perkara pembelaan terpaksa dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: keterangan saksi, alat yang digunakan oleh korban dan si penyerang dan ada atau tidaknya kesempatan si korban untuk menghindar.

English Abstract

Based on this, the author in this case raised 2 (two) formulations of the problem in the writing of this thesis, namely concerning: 1) Is the defense benchmark forced as the reason for the removal of the criminal in the form of an attack or a threat resulting in death in the criminal law in Indonesia? and 2) What is the judge's consideration in breaking the criminal case of murder in Verdict No. 794/Pid.B/2014/PN. LLG and Verdict No. 201/Pid.B/2013/PN. JTH is in accordance with the theory of forced defense as the reason for the criminal removal, as well as what is the basis of the difference of the judge's verdict in the two verdicts? The issue was reviewed using a normative juridical approach. The research's legal material tracing technique was conducted by authors by way of verdict studies, internet studies and literature studies. The technique of analysis of legal materials used by the author is by way of deductive logic, i.e. explaining a general thing and then drawing it into a more specific conclusion. As a result of this study, it can be concluded that in criminal law there is a reason for criminal removal, one of which is the reason for the justification. Forced defense is an example of the justification reasons described implicitly in Article 49 paragraph (1) of the Tax Code. The act done because the defense is forced, the perpetrator cannot be convicted because the act done is the reason for the justification that can remove his unlawful nature. To determine whether or not the justification in the defense should be tested first in the proceedings. The judge considered in the case the defense should be seen from several things such as: witness statements, tools used by the victim and the attacker and whether or not the victim's opportunity to evade.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0520010177
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 23 Nov 2021 04:06
Last Modified: 12 Apr 2023 02:28
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186738
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
DANURDARA CLARABELLA VANIA MAHESWARI.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item