Urgensi Digital Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)

Nathalia, Benita (2021) Urgensi Digital Forensik Untuk Pembuktian Tindak Pidana Siber (Cyber Crime). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai urgensi digital forensik dalam pembuktian tindak pidana siber (cyber crime). Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi dan informasi yang membuat semakin berkembangnya juga kejahatan di bidang ITE. Pengaturan mengenai bukti elektronik sudah diatur didalam UU ITE. Didalam Pasal 5 dan 6 UU ITE menegaskan bahwa bukti elektronik telah diterima dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, sepanjang bukti elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Akan tetapi didalam UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara lebih jelas dan rinci dengan cara apa suatu bukti elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga hal ini menimbulkan suatu kekaburan hukum yang menyebabkan masih adanya perkara-perkara khususnya perkara tindak pidana siber (cyber crime) yang tidak menerapkan digital forensik dalam pembuktiannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana karakteristik pembuktian tindak pidana siber (cyber crime) dan pengaturannya dalam Undang-Undang ITE? (2) Bagaomana urgensi digital forensik dalam pembuktian tindak pidana siber (cyber crime)? Kemudian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, ekstensif dan gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penggunaan digital forensik dalam pembuktian tindak pidana siber merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena digital forensik bukan hanya digunakan untuk menguji keabsahan suatu bukti elektronik tetapi juga untuk menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi dari pelaku tersebut serta mencari pihak-pihak terkait baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan dimaksud. Dan juga untuk dapat memenuhi syarat-syarat agar suatu bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, maka harus dilakukan dengan menggunakan digital forensik agar suatu bukti elektronik dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memenuhi tujuan kepastian hukum dan juga keadilan.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the urgency regarding digital forensics to provide evidence of cyber crime. The choice of this theme was motivated by the development of technology and information which led to the growing number of crime in the technology and information sector. Regulations regarding electronic evidence are regulated in the Law concerning Electronic Information and Transactions. Articles 5 and 6 of Law concerning Electronic Information and Transactions confirm that electronic evidence has been accepted in the legal system of evidence in Indonesia, as long as the electronic evidence can be accessed, displayed, guaranteed its integrity, and can be accounted for so as to explain a situation. However, the Law concerning Electronic Information and Transactions does not explain more clearly and in detail in what way an electronic evidence can be accessed, displayed, guaranteed its integrity and can be accounted for. So that this creates a legal obscurity that causes cases, especially cyber crime’s cases that does not apply digital forensics in their evidence. Based on the above, the author raised the formulation of the problem: (1) What are the characteristics of evidence of cyber crime and its regulation in the Law concerning Electronic Information and Transactions? (2) What is the urgency regarding digital forensics to provide evidence of cyber crime? Then it uses a normative juridical method with statute approach and case approach. The primary and secondary legal materials obtained by the authoe will be analyzed using systematic, extensive and grammatical interpretation techniques. From the results of the research with the method above, the authors obtained answers to the existing problem that the use of digital forensics in proving cyber crime is very important to do because digital forensics is not only used to test the validity of electronic evidence but also to find prepetrators who are suspected of committing crimes while revealing the reasonsand motivations of the perpetrator and looking for related parties, either directly or indirectly involved in the said act. And also to be able to fulfill the requirements so that an electronic evidence can be used as valid evidence as regulated in Article 6 of Law concerning Electronic Information and Transactions, it must be done using digital forensics so that electronic evidence can be accessed, displayed, guaranteed its integrity and can be accounted for so that it can be fulfill the purpose of legal certainty and justice.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010061
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	23 Nov 2021 03:41
Last Modified:	23 Feb 2022 08:28
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186734

Text (DALAM MASA EMBARGO)
BENITA NATHALIA.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item