Imanuel, Alex (2021) Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Kepada Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mengurangi Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Salah satu penyebab terus meningkatnya jumlah penghuni Lapas adalah minimnya putusan Hakim yang memerintahkan rehabilitasi bagi pencandu Narkotika. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni: Pertama, Hakim harus melihat kasus per kasus jika akan menerapkan Pasal 54 UU Narkotika. Alasannya, konstruksi hukuman untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya UU Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, persepsi Hakim dalam memutus perkara Narkotika didasarkan bahwa pemidanaan berupa penjara lebih efektif bila dibandingkan dengan rehabilitasi, di samping itu karakteristik pengedar dan pemakai di dalam UU Narkotika diancam sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemidanaan bagi pengguna, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang selama ini selalu diarahkan kepada pidana penjara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis dengan mengkaji rumusan masalan dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, kemudian memaparkannya secara detil dan memberikan solusi hukum terhadap penelitian normatif tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dalam konsepnya, dalam pengaturan yang berlaku, masih ada kendala yuridis yang menyebabkan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara bagi pengguna, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Seperti pasal 127 UU Narkotika yang jelas membuka peluang lebar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara. Juga terdapat beberapa konflik hukum(conflict of norm) yang harus diperbaiki dalam rancangan UU Narkotika yang sedang dibuat. Pasal-pasal yang dianggap bermasalah tersebut, oleh penulis diharapkan dilakukan perbaikan, dalam usaha mengurangi overkapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan.
English Abstract
One of the reasons for the continued increase in the number of prison residents is the lack of judges' decisions ordering rehabilitation for Narcotics addicts. This is caused by various factors, namely: First, the judge must look at case by case if he is going to apply Article 54 of the Narcotics Law. The reason is that the construction sentence for narcotics cases is indeed a high penalty. For example, the Narcotics Law regulates that every person who without rights or against the law plants, maintains, owns, keeps, controls, or supplies narcotics group I, the maximum imprisonment of 20 years. Meanwhile, for groups II and III, the maximum imprisonment is 10 years. Second, in addition to the Narcotics Law, the Supreme Court (MA) issued Circular Letter Number 1 of 2000 concerning Criminalization in order to be commensurate with the gravity and nature of the crime. Third, the judge's perception in deciding Narcotics cases is based on the fact that punishment in the form of imprisonment is more effective when compared to rehabilitation, besides that the characteristics of dealers and users in the Narcotics Law are subject to criminal sanctions. This study aims to analyze the concept of punishment for users, abusers, and victims of narcotics abuse which have always been directed towards imprisonment. This research is a normative juridical research using the type of legal approach, case approach, and analytical approach by examining the mass formulation with the norms and applicable legal principles, then describing in detail and providing legal solutions to the normative research. Based on the results of this study that in the concept, in the prevailing regulations, there are still juridical obstacles that cause judges to tend to imprison users, abusers and victims of narcotics abuse. Like Article 127 of the Narcotics Law, which clearly opens up wide opportunities for judges to impose imprisonment. There are also several conflict of norms that must be corrected in the draft Law on Narcotics that is currently being drafted. The articles that are considered problematic, by the author, are expected to be improved, in an effort to reduce overcapacity in the Correctional Institution.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0521010053 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 Nov 2021 02:25 |
| Last Modified: | 25 Feb 2022 01:21 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186726 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Alex Imanuel.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |