Dasar Dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tamami, Ahmad Hilman (2021) Dasar Dan Pertimbangan Penetapan Usia Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini, mengangkat masalah dasar dan pertimbangan penetapan usia dewasa menurut kompilasi hukum Islam sebagai fokus penelitian. ketetapan usia dewasa menurut peraturan ini adalah 21 tahun sementara dalam hukum Islam yang sekaligus sebagai sumber hukum daripada peraturan ini menyebutkan bahwa usia dewasa seseorang adalah 15 tahun serta ditambah dengan ciri-ciri fisik dengan beberapa tanda dan kondisi ini disebut dengan istilah balligh. Kemudian daripada itu, beberapa Undang-Undang yang ada di Indonesia juga memiliki keragaman dalam menetapkan ketentuan usia dewasa. Diketahui bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah produk hukum yang dihasilkan melalui politik hukum pada masa orde baru. Oleh karena itu pada latar belakang penyusunannya ditemukan dinamika yang cukup kompleks, yang berakibat pada sumber dalam ketetapan-ketetapannya tidak utuh kepada hal-hal yang seharusnya. Berdasakan latar belakang tersebut, penulis menjadikan dasar dan pertimbangan penetapan usia dewasa menurut kompilasi hukum Islam sebagai masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menganalisis apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penetapan usia dewasa tersebut. Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, konseptual dan perbandingan guna menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan. Hasil dan pembasahan penelitian ini memberikan petunjuk bahwa dasar dan pertimbangan penetapan usia dewasa menurut kompilasi hukum Islam, ialah mengadopsi ketentuan usia dewasa pada KUHPerdata pasal 330, peraturan tersebut juga menentukan usia dewasa seseorang ialah 21 tahun. KUHPerdata, ditinjau dari waktu berlakunya adalah lebih dahulu diberlakukan sejak pemerintahan Belanda. Terlepas dari hal itu pada latar belakang penyusunannya dan pada saat proses penyususnannya terdapat permasalahan-permasalahan yang berupa kesimpangsiuran pendapat atau khilaf dan juga terdapat penetapan dasar yang lebih cendrung kepada fatwa dan tidak merujuk pada hukum fikih secara komprehensif yang seharusnya menjadi sumber dari hukum Islam yang berlaku.

English Abstract

The thesis makes the basis and consideration of determining age of consent by compilations of Islamic law as the focus research problems. Because, age of consent by compilation of Islamic law is 21 years, whereas in Islamic law or the source of compilation of Islamic law is 15 years and characterized by physical characteristics or terminated by balligh. And also, the laws in force the country of Indonesia also vary in determining provisions of cosent age. It is known that the Compilation of Islamic Law is a legal product produced through legal politics during the New Order era. Therefore, in the background of its arrangement, a fairly complex dynamic is found, which results in the source in its provisions being incomplete on things that should be. Based on the above, the author makes the basis and considerations for determining the age of consent by compilation of Islamic law as the issue raised. With the intention of analyze about what is the basis and considerations for determining the age of consent by compilation of Islamic law. Normative legal research and statute approach, comparative and conseptual used as a research method to answer research problem. The results and discussion of this reseaech, have found that the basis and considerations for determining the age of consent by compilation of Islamic law is referring to civil law code article 330 which also describe the same provisions as the compilation of Islamic law. Because historically civil law code at article 330 is preceded over compilation of Islamic law. Apart from that in the background of its compilation and during the process of compilation there are problems in the form of confusion of opinion or disagreement and there is also a policy setting that is more inclined to fatwa and does not refer to comprehensive jurisprudence law which should be the source of Islamic law

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010052
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	23 Nov 2021 02:20
Last Modified:	25 Feb 2022 04:18
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186725

Text (DALAM MASAEMBARGO) AHMAD HILMAN TAMAMI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item