Memaknai Nota Kesepahaman / MoU Sebagai Dasar Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.9/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mtr)

Hernawati, Alma Aulia (2020) Memaknai Nota Kesepahaman / MoU Sebagai Dasar Hapusnya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.9/Pid.Sus- TPK/2017/PN.Mtr). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan yang di latar belakangi oleh hukum pidana yang mana salah satunya ialah dalam Tindak pidana korupsi, Dalam perkembangannya hal ini menjadi masalah, karena semakin banyaknya kasus Tindak pidana korupsi kemudian hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian negara. Hal tersebut merupakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dituangkan dalam pasal Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Dalam hal ini penulis menemukan dan menganalisisnya putusan majelis hakim yaitu putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr yang mana di dalam putusan majelis hakim memutus putusan bebas kepada terdakwa karena adanya Nota Kesepahaman / MoU kemudian penulis akan menganalisis dengan memaknai Nota Kesepahaman / MoU yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Penulis membuat rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: (1) Bagaimana Ratio Decidendi Hakim dalam memutus bebas pada putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr? (2) Bagaimana makna Nota Kesepahaman / MoU sebagai dasar alasan penghapus sifat melawan hukum? Kemudian metode penelitian yang penulis gunakan berupa berupa penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan metode penafsiran. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban bahwa Memaknai Nota Kesepahaman / MoU sebagai sebagai dasar hapusnya sifat melawan hukum dalam putusan tersebut ialah (1) bahwa setelah memaknai Nota Kesepahaman / MoU yang telah disepakati oleh terdakwa ialah memiliki ciri dari MoU Agreement is Agreement yang mana bersifat bagi para pihak yang telah melakukan kesepakatan tersebut, (2) bahwa sifat melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK ialah dalam arti formil dan materiil, melihat bahwa MoU ialah perbuatan hukum yang mana dalam membuatnya harus sesuai dengan pasal 1320 kUHPer yaitu harus dengan itikad baik dan klausa yang halal maka tidak boleh ada unsur melawan hukum di dalamnya jika MoU tersebut di dalam menjalankannya dan membuatnya tidak boleh ada unsur melawan hukum maka tidak termasuk sifat melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) UUPTPK. Maka dari itu perbuatan terdakwa dapat dikatakan alasan pembenar sesuai dengan pasal 51 ayat (1) KUHP menjalankan perintah jabatan yang sah.

English Abstract

In this thesis the author raises the background problems of the criminal law, one of which is in the criminal act of corruption. In today's era it becomes a big problem, because the increasing number of cases of corruption, then it greatly affects the country's economy. This enriches oneself or other people or corporations as outlined in article Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1999 has been amended to Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crime (UUPTPK). In this case the writer analyzes the decision of the panel of judges, namely decision No.9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mtr in which the panel of judges decides the free decision to the defendant due to the existence of a Memorandum Of Understanding / MoU the writer will analyze it by interpreting a Memorandum Of Understanding / MoU that ca eliminate the unlawful nature in artice 2 paragraph (1) of the UUPTPK. Based on this, the formulation of the problems in this thesis are as follows: (1) What is the Decidendi Ratio for the judge in making free decisions in decision No.9 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mtr? (2) What is the meaning of the Memorandum of Understanding / MoU as the basis for eliminating lawlessness? The research method used is in the form of normative juridical research using the statutory approach method, conceptual approach. The legal materials used are in the form of primary and secondary legal materials with the technique of tracing legal materials using literature study and analyzing the legal materials with the interpretation method. From the results of the research using the method above, the writer gets the answer that the meaning of the Memorandum Of Understanding / MoU as the basis for eliminating the unlawful nature of the decision is (1) that after interpreting the Memorandum Of Understanding / MoU that has been agreed by the defendant, it is characterized by the MoU Agreement is The agreement which is for the parties who have made the agreement, (2) then seeing that the nature of the law against the law in artice 2 parapgraph (1) of the UUPTPK after the issuance of the Consitutional Court Decision, it can be concluded that the nature against the law in question is in a formal sense, acts that violate written legislation. Given that legislation is binding for the public and if you see the Memorandum Of Understanding / MoU made by the defendant as binding on the parties, the MoU cannot be said to be a written law, therefore in this writing it can be concluded that the Mmorandum Of Understanding / MoU can eliminate the unlawful nature in article 2 paragraph (1) UUPTPK in decision No.9 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mtr.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	05021010040
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	08 Nov 2021 06:01
Last Modified:	12 Apr 2023 02:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/186679

Text (DALAM MASA EMBARGO)
- ALMA AULIA HERNAWATI.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item