Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Penataan Kawasan Perkotaan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung)

Dewantara, Hatta (2021) Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Penataan Kawasan Perkotaan (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kabupaten Tulungagung, sebagai halnya pemerintah daerah yang tidak lepas dari berbagai macam permasalahan sosial, ekonomi, dan politik sebagai implikasi dari munculnya keberadaan sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima. Keberadaan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu di wilayah/kawasan perkotaan Tulungagung sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pada Bagian Wilayah Perkotaan Tulungagung Tahun 2016 -2036 yang dipandang mengganggu keindahan kota dan melanggar ketertiban umum. Perlu adanya dilakukan penataan pada pedagang kaki lima oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sebagai dinas teknis dan leading sector dalam implementasi kebijakan ini. Hingga tahun 2018 penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Tulungagung dilakukan di 2 (dua) lokasi yaitu di Kawasan Wisata Kuliner PINKA Lembu Peteng dan di Pujasera Pasar Ngemplak. Karena keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Tulungagung berdampak pada buruknya estetika, kebersihan, penyalahgunaan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan, serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima dengan memperhatikan penataan kawasan perkotaan Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima dalam Rangka Penataan Kawasan Perkotaan Tulungagung dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan pihak-pihak terkait untuk membuat wilayah atau kawasan perkotaan Tulungagung tidak terlihat kumuh dan terbebas dari pedagang kaki lima yang menempati fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban umum yang menimbulkan berbagai masalah sosial. Faktor Pendukung Kebijakan Pedagang Kaki Lima dalam Rangka Penataan Kawasan Perkotaan Tulungagung yaitu peran pemerintah Kabupaten Tulungagung, sumber daya dana, sosialisasi kebijakan yang efektif, sumber dana CSR, dan peran aktif pedagang kaki lima dan masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu ketersediaan lahan dan kurangnya kesadaran pedagang kaki lima.

English Abstract

Tulungagung Regency, as well as local government which generally cannot be separated from various kinds of social, economic, and political problems as an implication of the emergence of the informal sector, that is street vendors. The existence of street vendors in Tulungagung Regency, that is urban area of Tulungagung according to Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 about Detailed Spatial Plans and Zoning Regulations in The Urban Area of Tulungagung 2016-2036 which is seen as disturbing the beauty of the city and violating public order. There needs to be arrangements for street vendors by Tulungagung Regency’s Public Works and Spatial Planning Office as a technical service and leading sector in this policy implementation. Until 2018, the arrangement of street vendors in urban area of Tulungagung is carried out in two locations, in Kawasan Wisata Kuliner PINKA Lembu Peteng and Pujasera Pasar Ngemplak. Because of the existence of street vendors in the urban area of Tulungagung affected the aesthetics of the city became bad, sanitation, misuse of the function of urban facilities and infrastructure, and the disruption of traffic, it is necessary to arrange the street vendors in order to structuring the urban area of Tulungagung. This study used descriptive method with qualitative approach. The data analysis was performed by using Miles, Huberman, and Saldana’s analysis. This study was conducted by using data collection techniques through interview, observation, and documentation. Street Vendors Policy Implementation in Order to Structuring The Urban Area of Tulungagung was done by Tulungagung regency’s Public Works and Spatial Planning Office and related parties to make the urban area of Tulungagung doesn’t look shabby and is free from street vendors who occupy public facilities thus disturbing the public order causing various social problems. The supporting factors of Street Vendors Policy Implementation in Order to Structuring The Urban Area of Tulungagung are consist of Tulungagung regency government’s role, monetary source, effective policy socialization, CSR source of funds, and the active role of street vendors and the society. While the Inhibiting Factors are consist of the availability of land and the lack of awareness from the street vendors.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052103
Uncontrolled Keywords: Pedagang Kaki Lima, Penataan, Perkotaan, Implementasi Kebijakan.", Street Vendors, Arrangement, Urban, Policy Implementation.
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User: Unnamed user with username nurmasudah
Date Deposited: 23 Oct 2021 07:37
Last Modified: 24 Feb 2022 01:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185456
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Hatta Dewantara.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (6MB)

Actions (login required)

View Item View Item