Gandhi, Citra Ayu Sonia (2021) Implementasi Strategi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Gresik. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
"Alih fungsi lahan merupakan salah satu potret permasalahan di era modern ini, terlebih lagi lahan yang menjadi sasaran untuk dialihfungsikan adalah lahan pertanian produktif, padahal lahan pertanian produktif merupakan salah satu asset dalam memperkuat ketahanan pangan nasional maupun daerah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Permasalahan empiris di Kabupaten Gresik ialah semakin maraknya alih fungsi lahan yang didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat maupun developer, sebagai penjabaran dari UU No. 41 Tahun 2009 maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik membuat Perda No. 7 Tahun 2015 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi strategi perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melalui BKPRD. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Analisis teori tekni implementasi menggunakan teori Implementasi Strategi oleh Certo yang meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Teknik pemilihan informan menggunakan snowball sampling. Teknik analisis data menggunakan model Creswell. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh Pemkab Gresik tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2015 yang meliputi insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan sudah berjalan cukup baik. Struktur organisasi BKPRD menggambarkan adanya lintas fungsi antar OPD anggota, dimana terdapat peran yang melekat didalamnya dan menciptakan nilai budaya organisasi kerjasama, selain itu kepemimpinan yang demokratis membuat anggota dapat memberikan saran dan masukan terhadap hasil akhir pada forum rapat. Peneliti memberi saran berdasarkan hasil penelitian adalah (a) pembatasan tugas dan fungsi agar tidak ada tumpang tindih peran (b) meningkatkan koordinasi eksternal dengan petani/pemilik lahan dan (c) penyediaan anggaran yang lebih besar untuk insentif demi pemenuhan sasaran.
English Abstract
Land conversion is one of the portraits of problems in this modern era, moreover the land that is targeted for conversion is productive agricultural land, even though productive agricultural land is one of the assets in strengthening national and regional food security. For this reason, the government issued Law no. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The empirical problem in Gresik Regency is the increasing number of land conversions driven by the economic needs of the community and developers, as an elaboration of Law no. 41 of 2009 the Gresik Regency Government made Regional Regulation No. 7 of 2015 concerning Sustainable Food Agricultural Land, as well as establishing the Regional Spatial Planning Coordinating Board. The purpose of this study was to determine the implementation of the strategy for the protection of Sustainable Food Agricultural Land used by the Gresik Regency Government through the Regional Spatial Planning Coordinating Board. The type of research used is descriptive qualitative research. The analysis of the theory of implementation techniques uses the Strategy Implementation theory by Certo which includes organizational structure, organizational culture, and leadership. The informant selection technique used snowball sampling. The data analysis technique used the Creswell model. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation. Test the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study indicate that the strategy used by the Gresik Regency Government is contained in Regional Regulation No. 7 of 2015 which includes incentives, disincentives, licensing mechanisms, protection, and counseling has been running quite well. The organizational structure of the Regional Spatial Planning Coordinating Board illustrates the existence of cross-functionality between regional organization members, where there is an inherent role in it and creates the value of a cooperative organizational culture, besides that democratic leadership allows members to provide suggestions and input on the final results at the meeting forum. The researcher gives suggestions based on the results of the study, namely (a) limiting tasks and functions so that there is no overlapping of roles (b) increasing external coordination with farmers/land owners and (c) providing a larger budget for incentives to meet targets.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052103 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi strategi, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Strategy implementation, Sustainable Food Agricultural Land Protection |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga |
| Depositing User: | Unnamed user with username nurmasudah |
| Date Deposited: | 23 Oct 2021 03:23 |
| Last Modified: | 23 Feb 2022 08:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/185265 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Citra Ayu Sonia Gandhi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |