Widura, Revaldhi Gusti (2021) Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan Terkait Parkir Mobil Sembarangan Di Daerah Milik Jalan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Implementasi Pasal 7 Huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 terkait parkir mobil sembarang di daerah milik jalan. Pemilihan masalah hukum ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya warga masyarakat di Kota Malang yang memarkir kendaraan pribadinya (mobil) di pinggir jalan yang notabene merupakan daerah milik jalan umum. Pasal 7 Huruf P Perda Kota Malang No 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan telah menjelaskan bahwa setiap orang atau badan tidak boleh memarkir atau menjadikan garasi di daerah milik jalan umum. Bedasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana implementasi Pasal 7 huruf P Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan terkait parkir mobil sembarangan di daerah milik jalan? (2) Apa saja faktor yang membuat masyarakat memarkir kendaraan pribadinya di daerah milik jalan umum? (3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melaksanakan ketertiban pada Pasal 7 huruf p Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer penelitian ini diambil dari wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang, pihak Kantor Kelurahan Bareng, dan para warga masyarakat Jalan Bareng Raya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan lain sebagainya yang relevan sebagai data pelengkap sumber data primer. Kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Skripsi ini di analisis berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung lima faktor. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. "
English Abstract
In this thesis, the writer raises the problem regarding the implementation of Article 7 Letter P of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 related to car parking at random in the area belonging to the road. The selection of this legal problem is motivated by the fact that there are still many people in Malang City who park their private vehicles (cars) on the side of the road which incidentally belongs to a public road. Article 7 Letter P of Malang City Regulation No. 2/2012 concerning Public Order and Environment has explained that no person or entity may park or make a garage in an area belonging to a public road. Based on the above problems, the writer raises the problem formulation, namely: (1) How is the implementation of Article 7 letter P of Malang City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning public order and the environment related to car park parking in areas belonging to the road? (2) What are the factors that cause people to park their private vehicles on areas belonging to public roads? (3) What are the obstacles faced by the Department of Transportation in implementing order in Article 7 letter p of Malang City Regulation Number 2 of 2012? This research uses juridical empirical research, using a sociological juridical research approach. Primary data of this study were taken from interviews with the Malang City Transportation Agency, the Bareng Village Office, and the residents of Jalan Bareng Raya. Secondary data in this study is data obtained from relevant laws and regulations, books, and so on as a complement to primary data sources. Then the data is analyzed using a qualitative descriptive method. This thesis is analyzed based on the theory of legal effectiveness put forward by Soerjono Soekanto, who argues that the effectiveness and success of law enforcement depends on five factors. The legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, and cultural factors.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052101 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username lilik |
| Date Deposited: | 22 Oct 2021 05:06 |
| Last Modified: | 23 Feb 2022 07:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184986 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
revaldhi gusti.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |