Dewi, Miranti Daksina (2021) Eksistensi Telemedicine di Indonesia dan Implikasi Hukumnya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Setiap manusia memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal untuk hidup dengan sejahtera secara lahir dan batin juga terbebas dari rasa sakit. Salah satu cara untuk meningkatkan upaya kesehatan yaitu dapat dilakukan dengan upaya penyembuhan dari suatu penyakit yang diderita, upaya tersebut dapat dilakukan masyarakat dengan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Terdapat suatu jenis pelayanan kesehatan baru dalam bidang kesehatan yang muncul karena dampak dari kemajuan di bidang tekonologi, yaitu Telemedicine. Telemedicine merupakan praktek kedokteran dari jarak jauh dimana tindakan, keputusan-keputusan diagnostic dan pengobatan, serta rekomendasi didasarkan atas data, dokumen, dan informasi lain yang ditransmisikan melalui sistem telekomunikasi. Telemedicine diciptakan agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi kesehatan melalui media elektronik dan komunikasi tersebut, sehingga mampu memberikan solusi terhadap pelayanan kesehatan yang terbatas pada lingkup geografis dan waktu, serta diharapkan mampu memperkenalkan layanan dan fasilitas kepada lingkup masyarakat yang lebih luas melalui media internet. Namun di sisi lain seiring berkembangnya teknologi dan informasi serta semakin majunya bidang kesehatan tersebut tidak diikuti dengan perkembangan hukum untuk mengatur kemajuan tersebut. Maka dari itu dibutuhkan ketentuan nasional tentang telemedicine sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi praktisi kesehatan maupun masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan telemedicine. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, penelitian yang difokuskan pada tujuan untuk mengkaji penerapan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan apa dasar hukum dari telemedicine serta implikasi-implikasi hukum yang timbul karenanya. Kondisi realitas dan implikasi permasalahan hukum tentang telemedicine diatas idealnya diatur dalam hukum nasional, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam menjawab tuntutan perkembangan teknologi kedokteran telemedicine tersebut.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the existence of telemedicine in Indonesia and its implications. This research is motivated by the uneven distribution of the population and is not balanced with the area so that it has an impact on the distribution of health services. In order to overcome these problems, remote health services are called telemedicine without requiring doctors to examine patients directly. However, apart from the benefits derived from the use of telemedicine, it should also be realized that the use of telemedicine also has the potential to cause various legal problems. Therefore, national provisions on telemedicine are needed so that they can provide legal certainty for health practitioners and the public who use telemedicine health services. Based on the above, the researcher made this thesis by raising the formulation of the problem in the study as follows: (1) What is the legal basis for the application of telemedicine in Indonesia? (2) What are the legal implications of telemedicine services in Indonesia? To answer this question, the research method used is normative juridical law research. This research was conducted by examining library materials or secondary data related to the problems to be discussed in this study, namely the legal basis of telemedicine, legal protection for injured patients, responsibility for actions taken by doctors, regarding the confidentiality of patient medical records, and so on which will be described in this study. The results of this brief research are: (1) The implementation of telemedicine in Indonesia still has many obstacles in terms of ethics and law. The development of telemedicine is still not in line with the regulations made. From an ethical perspective, referring to bioethical principles, it is possible to endanger patient safety because doctors do not directly examine patients. Not only that, but on the other hand, telemedicine also endangers the position of doctors because of the increasing number of malpractice claims. Regulation of the Minister of Health Number 20 of 2019 concerning the Implementation of Telemedicine among Health Service Facilities is not sufficient as a guideline for implementing telemedicine in Indonesia, because the rules in it are not detailed enough. (2) The emergence of telemedicine among the public can not only reduce distances and shorten time but can also cause legal problems which generally include the submission of licenses, patient privacy rights and confidentiality of patient electronic medical records, clinical guidelines and procedures, the responsibility of a doctor, and the liability in the event of a loss suffered by the patient
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 052101 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username lilik |
| Date Deposited: | 22 Oct 2021 03:12 |
| Last Modified: | 22 Feb 2022 07:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184884 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Miranthi Daksina Tungga Dewi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |