Analisis Yuridis Pasal 35 Perpres 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Terkait Kewajiban Penggunaan Merek Dagang Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Muhammad, Hanif (2021) Analisis Yuridis Pasal 35 Perpres 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Terkait Kewajiban Penggunaan Merek Dagang Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kesesuaian ketentuan pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan merek berbahasa Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk mengetahui akibat hukum dari keberlakuan ketentuan tersebut terhadap merek yang terdaftar tidak menggunakan bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normati dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tidak sesuai, tidak sinkron dan tidak harmonis apabila ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila dilihat dari prinsip National Treatment dalam perjanjian TRIPs seharusnya perlindungan terhadap pemilik hak atas merek dari warga asing harus mendapat perlakuan yang sama dengan pemilik hak atas merek dari warga negara Indonesia sendiri. Secara hierarki pengaturan, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis lebih khusus dan lebih tinggi dari Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah meniadakan ketentuan pada Peraturan Presiden tersebut karena keberlakuannya mempengaruhi sistem hukum merek dan dirasa membatasi kreativitas dalam pencarian dan penemuan nama merek, serta tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dalam hal perkembangan ekonomi baik secara nasional maupun internasional.

English Abstract

This study aims to analyze the conformity of the provisions in article 35 of Presidential Regulation No. 63 of 2013 concerning the Use of Indonesian language related to the obligation to use Indonesian-language brands reviewed from the Law of Brand and Geographical Indications; and the legal consequences of enforcing such provisions on brands registered in a foreign language. The choice of theme is based on not all trademarks can be customized using Indonesian language. In addition, the use of foreign languages in actual trademarks in order to adapt and more easily marketing in the international market. With the Presidential Regulation, it limits creativity to find a brand due to a few Indonesian vocabulary. Based on this, the author raised the formulation of the problem: (1) How is the conformity of the provisions in article 35 of Presidential Regulation 63 of 2019 on the Use of Indonesian language related to the obligation to use Indonesian-language brands reviewed from the Law on Brands and Geographical Indications? (2) What are the consequences of the law on the use of brands that do not speak Indonesian after the provisions of Article 35 of Presidential Regulation 63 of 2019 concerning the Use of The Indonesian Language including other brands that have been registered in a foreign language? This study uses a type of juridical-normative research with a statue approach and an analytical approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials that include legislation, journals, expert opinions, to related researches used as a reference in conducting this research. The result of the research obtained is that the provisions of article 35 of the Presidential Regulation of Language are not appropriate, out of sync and not harmonious when reviewed from the Brand and Geographical Indication Act. When viewed from the principle of National Treatment in the TRIPs agreement should be protection of the owner of the right to the brand of a foreigner should get the same treatment as the owner of the right to the brand of an Indonesian citizen himself. Hierarchically the regulation of the Brand and Geographical Indication Act is more specific and higher than Presidential Regulation No. 63 of 2019.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052101
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username lilik
Date Deposited: 22 Oct 2021 02:09
Last Modified: 24 Feb 2022 10:01
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184834
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Hanif Muhammad.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item