Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Memperoleh Izin Dari Pejabat” (Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang).

Hardjono M., Ary Bima (2021) Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Memperoleh Izin Dari Pejabat” (Studi Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan Implementasi Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanpa Memperoleh Izin Dari Pejabat di Kota Malang dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaanya. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Implementasi Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil belum dijalankan secara maksimal karena masih terdapat penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dari data yang diperoleh dari lapangan yang mana dari 5 orang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar, sebanyak 4 orang Pegawai Negeri Sipil sudah dijatuhi hukuman disiplin berat, namun masih terdapat 1 orang Pegawai Negeri Sipil yang melanggar yang hanya dijatuhi hukuman disiplin sedang yang mana seharusnya dijatuhi hukuman disiplin berat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam hal ini yang menjadi faktor pendukung meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana dan faktor masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yakni faktor kebudayaan. Kata Kunci: Implementasi, Penjatuhan Hukuman Disiplin, PNS, Percerian Tanpa Memperoleh Izin Pejabat. "

English Abstract

In this research, the author raises the issue of the Implementation of Article 15 paragraph (1) of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Marriage License and Divorce of Civil Servants Related to Disciplinary Punishment for Civil Servants Who Divorce Without Obtaining Official Permission. The choice of theme is motivated by the sentencing of discipline that is not in accordance with the applicable regulations. Based on paragraph above, this study raises the formulation of the problem: (1) How is the Implementation of Article 15 paragraph (1) Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Marriage License and Divorce of Civil Servants Related to Disciplinary Punishment For Civil Servants Who Divorce Without Obtaining Official Permission in Malang City? (2) What factors affect the Implementation of Article 15 Paragraph (1) of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Marriage And Divorce Permits for Civil Servants Related to Disciplinary Punishment for Civil Servants Who Divorce Without Obtaining Permission from Officials in Malang City? To answer the above problems, this study uses empirical juridical methods, by taking a sociological juridical approach. The data that has been obtained is analyzed using a qualitative descriptive method by collecting data obtained from research and then analyzed to answer the legal problems that have been formulated.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 052101
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username lilik
Date Deposited: 19 Oct 2021 05:17
Last Modified: 24 Feb 2022 04:17
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/184006
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
ARY BIMA HARDJONO M..pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item