Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penggunaan Internet (Analisis Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT)

Anggina, Sarah (2021) Pembatasan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penggunaan Internet (Analisis Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pembatasan hak konstitusional warga negara dalam penggunaan internet yang belum selaras dan proporsional dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak persamaan dalam hukum, hak kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak memperoleh informasi. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran dalam pembatasan penggunaan internet di Indonesia. Pelanggaran pembatasan tersebut, telah diputus melalui Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian mencoba merumuskan dua masalah yang dikaji yaitu bagaimana tanggung jawab negara terhadap pembatasan penggunaan internet di Indonesia dan pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara dalam penggunaan internet pasca penetapan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk membahas persoalan hukum yang diteliti. Dalam pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa tanggung jawab negara Indonesia terhadap pembatasan hak penggunaan internet telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi negara sebagai pemanggu kewajiban untuk melakukan tindakan agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan. Namun meskipun begitu, pembatasan hak penggunaan internet sampai saat ini masih rentan. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan internet. Bahkan masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai tata kelola internet. Sehingga sampai saat ini pemerintah masih belum bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan hak menggunakan internet. "

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	052101
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Unnamed user with username lilik
Date Deposited:	19 Oct 2021 04:49
Last Modified:	24 Feb 2022 04:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183998

Text (DALAM MASA EMBARGO) Anggina Sarah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item