Ginting, Ade Christine Br (2021) Pelaksanaan Perlindungan Keamanan Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dari Ancaman Dan/Atau Gangguan Dalam Melaksanakan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Komisi Pemberantasan Korupsi). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan keamanan yang diberikan terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Seperti diketahui tugas yang diemban oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah berat harus ditambah lagi dengan ancaman-ancaman dan/atau gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya diganggu. Ancaman dan/atau gangguan yang dihadapi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi suatu alasan perlu diterapkan dengan maksimal perlindungan hukum terkait keamanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh jawaban mengenai pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara tidak langsung kepada Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan oleh faktor terjadinya pandemi covid-19. Analisis data yang dilakukan oleh penulis menggunakan dua metode yaitu metode deskriptif analisis dan metode analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan keamanan terhadap penyidik Komisi Pemberantasai Korupsi dari ancaman dan/atau gangguan dalam melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi belum terlaksana dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of implementation of security protection for Komisi Pemberantasan Korupsi investigators from threats or distraction in carry out efforts to eradicate corruption. The background for choosing this theme is that the task carried out by the Komisi Pemberantasan Korupsi investigators, which is already heavy, must be added with threats and/or distraction from parties who feel their interests are being disturbed. The threats and/or distraction faced by Komisi Pemberantasan Korupsi investigators are a reason that needs to be applied to the maximum of legal protection related to security for Komisi Pemberantasan Korupsi investigators. Based on this background, the legal issues raised in this study are: (1) What is the form of security protection for Komisi Pemberantasan Korupsi investigators from threats and/or distraction in carrying out efforts to eradicate corruption crimes? (2) What are the factors that hamper the implementation of security protection for Komisi Pemberantasan Korupsi investigators from threats and/ or distraction in carrying out efforts to eradicate corruption crimes? Based on the discussion, it can be concluded that the security protection for Komisi Pemberantasan Korupsi investigators is guaranteed by the state, and is carried out through the internal regulations of the Komisi Pemberantasan Korupsi, but has not been regulated in Indonesian legislation. The implementation of this protection also has several factors that become obstacles to this implementation, namely, first, legal substance obstacles, where the regulations regarding the protection of the security of the Komisi Pemberantasan Korupsi investigators are included in the problem of legal vacuum. The second obstacle is the legal structure, where in terms of handling criminal acts of threats and interference to investigators of the xiii Komisi Pemberantasan Korupsi, it is seen that the police and prosecutors are seen as part of the legal structure factor that acts as law enforcement officers who do not show maximum efforts in enforcing the law. And finally the obstacles to relations with other institutions, where the Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) offered to employees who experienced threats / disturbances to be given protection and assistance but the LPSK's offer was ignored. Of these various obstacles, there are efforts that have been made by the Komisi Pemberantasan Korupsi, namely, first forming an internal regulation, namely the Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengamanan Khusus Bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi and the Special Team in charge of providing protection and safeguarding the employees of the Komisi Pemberantasan Korupsi Second, the Komisi Pemberantasan Korupsi seeks to take a role in handling criminal cases of threats / interference to Komisi Pemberantasan Korupsi investigators by joining the special task force team formed by the Police. Third, the Komisi Pemberantasan Korupsi asks other law enforcement agencies to provide legal protection regarding threats and interference to the Komisi Pemberantasan Korupsi
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan, Perlindungan Keamanan, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi" |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username lilik |
| Date Deposited: | 19 Oct 2021 02:14 |
| Last Modified: | 24 Feb 2022 01:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/183976 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ade Christine Br Ginting.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |