Alokasi Dana Desa Yang Berkeadilan (Kajian Yuridis Pasal 71-75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Hardiantiningsih, Novi (2019) Alokasi Dana Desa Yang Berkeadilan (Kajian Yuridis Pasal 71-75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini mengkaji permasalahan terkait Alokasi Dana Desa (selanjutnya disebut ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa terdapat dua jenis desa yaitu desa dan desa adat. Terkait mengenai ADD yang diatur dalam Pasal 71-75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum mengatur pembagian ADD untuk desa adat. ADD yang bersumber dari pemerintah hanya diberikan kepada desa administratif. Rumusan masalah yang penulis rumuskan adalah 1) Apa alasan mendasar (ratio legis) pengalokasian dana desa hanya untuk desa admininstratif? 2) Bagaimana pengaturan mengenai pengalokasian dana desa yang berkeadilan dalam peraturan perundang-undangan? Hasil dari pembahasan masalah yang pertama adalah pemerintah telah mengalokasikan 10% dari APBN untuk desa dengan jumlah 75.770 desa, dengan jumlah desa tersebut maka jika pemerintah memberikan ADD kepada desa adat, pemerintah akan kesulitan dalam menentukan bugdet. Jumlah desa adat di Indonesia tercatat 133 desa tetapi belum teregistrasi dalam Kementerian Dalam Negeri. Desa adat disebut sebagai self governing community, desa adat dianggap sebagai suatu desa yang mandiri dan dapat melakukan sistem keadatannya tanpa campur tangan pemerintah. Adapun kekayaan yang dapat dimiliki oleh desa adat adalah sumber daya agraria yang berasal dari hak asal-usul seperti hutan desa, tanah kas desa, sumber mata air maupun sumber daya ekonomi yang berasal dari usaha desa seperti pasar desa dan badan usaha milik desa. Hasil dari pembahasan masalah yang kedua adalah Pengaturan mengenai pengelokasian dana desa dalam perundang-undangan belum dilakukan secara adil, karena desa adat hanya mendapatkan pengakuan dari pemerintah akan tetapi desa adat tidak mendapatkan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dan/atau APBD. Agar desa adat dapat mendapatkan keadilan maka perlu suatu norma yang mengatur bagaimana penyaluran ADD yang bersumber dari pemerintah dapat tersalurkan hingga ke masyarakat hukum adat, dengan pertanggungjawaban desa adat kepada desa administratif. Maka desa adat dapat membuat pengajuan atau proposal kepada desa administratif yang akan dianggarkan setiap tahunnya kepada pemerintah.

English Abstract

This thesis raised issue related to Village Fund Allocation (hereinafter referred to as ADD) originating from State Budget. Article 1 paragraph 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 on Villages states that there are two types of villages, namely village and customary village. Regarding the ADD stipulated in Article 71-75 of the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2014 on Villages, it has not yet regulated the distribution of ADD for the customary villages. The ADD originating from the government is only given to the administrative villages. The author formulated the research problems as follows. 1) What is the fundamental reason (ratio legis) of the village fund allocation given only to the administrative villages? 2) What are the regulations regarding the equitable village fund allocation in laws and regulations? The result of the first problem discussion was that the government had allocated 10% of the state budget for 75,770 villages, with that number of villages, if the government gave ADD to the customary villages, it would have difficulties in determining the budget. The number of customary villages in Indonesia was 133 villages, but it had not been registered in the Ministry of Home Affairs. The customary villages are referred to as self-governing community, they are considered as villages that are independent and can carry out their customary systems without government interference. The wealth that they can own is agrarian resources originating from origin rights, such as village forest, village cash land, spring and economic resources originating from village businesses such as village markets and village-owned enterprises. The result of the second problem discussion was that the regulations regarding the village fund allocation in laws and regulations had not been done fairly since the customary villages only got recognition from the government but did not get the village funds allocated from APBN and/or APBD. In order for the customary villages to obtain justice, it is necessary to have a norm that regulates how ADD sourced from the government can be channeled to the customary law communities, with the customary villages are responsible to the administrative villages. As a result, the customary villages can make proposals to the administrative villages that will be budgeted annually to the government.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/343.03/HAR/a/2019/042000801
Uncontrolled Keywords:	FINANCE, PUBLIC--LAW AND LEGISLATION
Subjects:	300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.03 Law of public finance
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	09 Mar 2020 03:18
Last Modified:	10 Nov 2022 02:19
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/180123

Text Novi Hardiantiningsih (2).pdf Download (18MB)

Actions (login required)

View Item