Pengaturan Dwi-Kewarganegaraan Di Indonesia

Nuriawan, Fery (2020) Pengaturan Dwi-Kewarganegaraan Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Konsep “warga” dan “kewarganegaraan” dapat dikatakan merupakan konsep hukum (legal concept) tentang suatu pengertian mengenai subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasai untuk mencapai tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang bersangkutan. Status kewarganegaraan merupakan hal penting bagi setiap orang agar kedudukannnya sebagi subjek hukum yang berhak menyandang hak dan kewajiban hukum tersebut dapat dijamin secara legal dan aktual. Dalam Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945 disebut bahwa “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 12 Tahun 2006, “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Lahirnya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang baru merupakan suatu lompatan besar dari Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Kendati memang pada prinsipnya adalah sama yaitu kewarganegaraan Tunggal, tetapi dalam Undang- Undang ini diperkenalkanlah prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anakanak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan orang tuanya. Sehingga dalam hal ini diperlukan penjelaan terkait tentang pengaturan Dwi-Kewarganegaraan di Indonesia. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1) Apa Ratio legis dari pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia?; 2) Apa urgensi pengaturan Dwi-Kewarganegaraan Diaspora Indonesia?. Untuk menjawab permasalahan terebut, penulis tesis ni menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundangundangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penulisan tesis ini adalah Ratio legis Ratio Legis Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dilatarbelakangi dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan tempat luas bagi perlindungan HAM (terjadinya perubahan atas pasalpasal mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya); untuk mempermudah melindungi hak-hak warga negara dalam memberikan kepastian hukum. Dimana dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah UUD NRI 1945, yang tertuang dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (2). Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 1 ayat (2), Pasal 28 J. Maka dikaitkan dengan kewarganegaraan ganda terbatas disimpulkan bahwa 28E ayat 1 UUD NRI 1945 berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempattinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”. Tetapi norma hukum yang di tuangkan didalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat akan nora hukum yang sesuai dengan realita kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan urgensi pengaturan diaspora merupakan penerapan status kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia menimbulkan permasalahan terkait dengan pendekatan hukum, yakni prinsip nasionalitas karena status personal seseorang harus tunduk pada hukum negaranya dan Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 yang menganut asas kewarganegaraan tunggal.

English Abstract

The concept of “citizen” and “citizenship”can be said to be a legal concept of understanding the legal subject in the context of organization activities to achieve collective goals. The concept of citizen and citizenship as legal subjects is a concept of legal creation regarding the subjects which have been given status as certain rights and obligations holders in organization activities, which have to be differentiated and separated from their statuses as regular people, or in the context of subjects in the traffic of legal relations outside the community of the concerned organization. Citizenship status is important for everybody so that their position as legal subjects that have the right to bear these legal rights and obligations can be guaranteed legally and actually. In Article 26 section (2) Constitution of the Republic of Indonesia it is stated that "A resident is Indonesia citizen and foreigners who live in Indonesia." In Article 1 number (1) Law Number 12 of 2006, "Citizens are citizens of a state determined based on laws and regulations." The birth of the new Law Number 12 of 2006 regarding Indonesian Citizenship is a big leap from the previous Citizenship Law which is Law Number 62 of 1958. Although the the principe is alike which is single citizenship, but this Law introduces the principle of double citizenship which is limited for children from mixed marriage until they reach the age of 21 years old to choose one of their parents citizenships.Thus it needs explanation regarding Double-Citizenship regulation in Indonesia. The problems in this thesis are 1) What is the Ratio legis from Double Citizenship regulation in Law Number 12 of 2006 regarding Indonesian Citizenship?; 2) What is the urgency of Indonesian Diaspora Double-Citizenship regulation? To answer these questions, the writer uses normative juridical method with statue approach method and conceptual approach. The result of this thesis is Ratio Legis. Ratio Legis of Limited Double Citizenship which is in Law No 12 of 2006 regarding Citizenship, was motivated by changes in Constitution of Republic of Indonesia of 1945 which gave enormous space for Human Rights protection (amendments to the articles concerning matters relating to citizenship and their rights); to make it easier to protecting citizens's rights in providing legal certainty. Wherein the formation of the Law Number 12 of 2006 is the Constitution of Republic of Indonesia of1945, which are stated in in Article 20, Article 21, Article 27, Article 28 B Section (2). Article 28 D Section (1), Article 28 D Section (4), Article 28 E Section (2), Article 28 D Section (1), Article 28 D Section (4), Article 28 E Section (1), Article 28 1 Section (2), Article 28 J. Thus in line with limited double citizenship it is concluded that 28E Section (1) the Constitution of Republic of Indonesia 1945 stated "everyone is free to embrace religion and worship according to their religions, choose education and teaching, choose work, choose citizenship, choose a place to live in the territory of the country and leave it and the right to return" But the legal norms as outlined in the law have to reflect the demands of people's needs for legal norms in accordance with the reality of community legal awareness. Whereas the urgency of regulating diaspora is the application of dual citizenship status in Indonesian diaspora raises issuse related to the legal approach, namely the principle of nationality because one's personal status must comply with the law of his country and Law Number 12 of 2006 which adheres to the principle of single citizenship.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/342.083/NUR/p/2020/042001960
Uncontrolled Keywords:	CITIZENSHIP, DUAL NATIONALITY, INDONESIA
Subjects:	300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.083 Citizenship and nationality
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	04 Mar 2020 03:55
Last Modified:	18 Apr 2023 01:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179885

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fery Nuriawan (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item