Panjaitan, Raffles Brotestes (2019) Pengaruh Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah, Serta Partisipasi Masyarakat Dan Perusahaan Terhadap Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia Dalam Perspektif Good Governance. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Good Governance merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang dikelola dengan baik sehingga sumber daya negara untuk mencapai kemakmuran, kemajuan, kesejahteraan rakyat dan negara dengan efisien dan efektif melalui peran pemerintah pusat dan daerah, partisipasi masyarakat dan perusahaan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun, maka sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan perubahan paradigma pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari kegiatan utama pemadaman diubah menjadi prioritas kegiatan pencegahan kebakaran, diperoleh hasil penurunan luas kebakaran hutan dan lahan yang sangat nyata. Luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 seluas 2.611.411 ha dan tahun 2016 menjadi 438.363 ha (turun 83,21 %). Langkah kebijakan yang dilakukan dengan meningkatkan peran pemerintah dan partisipasi stakeholder melalui tata kelola pemerintahan dari mulai tingkat pusat, daerah hingga sampai pada tingkat tapak/desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan. Gangguan rutin kebakaran hutan dan lahan, terutama pada setiap musim kemarau masih menjadi isu strategis dan prioritas karena memberikan dampak negatif di dalam negeri maupun di luar negeri khususnya negara ASEAN yang wilayahnya berdampingan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat dan partisipasi perusahaan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan Indonesia dalam perspektif good governance. Penelitian ini berlokasi di desa rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 7 Provinsi yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur. Unit sampel dalam penelitian adalah wilayah/ desa, sedangkan unit analisisnya adalah masyarakat, pemerintah desa, perusahaan, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). xii Pada penelitian ini menggunakan variabel Peran Pemerintah Pusat, Peran Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat, Partisipasi Perusahaan, Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai informasi untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan. Analisa penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square untuk dapat mengetahui hubungan antar variabel dalam penelitian. Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan akan berhasil effektif dan effisien dengan adanya pengaruh langsung dan signifikan peran pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat dan perusahaan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Peran pemerintah dengan leadership yang kuat, pengawasan langsung ke lapangan, penetapan kebijakan baru, pengenaan punishment kepada pejabat maupun kepada pelaku pembakaran. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dengan ikut serta dalam tim patroli terpadu pencegahan kebakaran, mengubah kebiasaan pembukaan lahan dengan pemanfaatan kayu/limbah kayu menjadi kompos, arang atau membuat cuka kayu yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung usaha pertaniannya. Disamping itu pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada provinsi rawan karhutla tahun dari 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 387 kelompok atau 11.619 orang menjadi bagian dalam pencegahan kebakaran pada tingkat tapak. Demikian juga terhadap partisipasi perusahaan dengan melaksanakan kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, antara lain pemenuhan kewajiban penyediaan sumber daya manusia/tenaga yang terlatih, penyediaan sarana prasana peralatan pengendalian kebakaran minimum yang dihitung satuan luas, perencanaan yang baik dan penyediaan anggaran rutin operasionalnya serta pemenuhan kewajiban membina desa atau masyarakat sekitar areal kerjanya melalui Corporate Social Responsibility (CSR) akan memberikan keberhasilan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Disamping itu sinergitas seluruh stakeholder dari tingkat pusat, daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) menjadi salah satu kegiatan meningkatkan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
English Abstract
Good Governance is a principle of implementing a well-managed government that the state resources put in a good use to efficiently and effectively achieve prosperity, progress, community, and state welfare through the role of central and local government, community and company participation. Forest and land fire occurred every year during 18 (eighteen) years-time. The condition has urged the government, under the ruling of President Joko Widodo, to perform change on forest and land fire management from main activities of fires suppressions to putting fire prevention as priority since 2016, 2017 and 2018. The burnt forest and land area in 2015 was 2.611.411 ha and then Government swoft the policy making from suppression effort became prevention effort, the burnt forest and land area in 2016 sharply decreased to 438.363 ha (83,21 % decreased). Policy measures being taken include improving the role of government and stakeholders’ participation through governance, starting from the central level, local level, and even to village level as the smallest part of government. Routine disturbance of forest and land fire, in particular during dry season, is still the strategic and priority issue, since the occurrence of fire adversely affecting the nation and other nearby foreign countries, particularly ASEAN countries adjacent to Indonesia. The research aimed to examine the role of central government, role of local government, community participation, and company participation in land and fire control in Indonesia within good governance perspective. The research was carried out in 7 provinces, i.e., North Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, West Kalimantan, Central Kalimantan, and East Kalimantan. Sample unit in this research was area/village, while analysis unit consisted of community, local government, company, and representative of Nongovernmental Organization (NGO). This research used the variables of Central Government Role, Local Government Role, Community Participation, Company Participation, Governance, xv and Forest and Land Fire Control as the information on which a conclusion to be drawn. Partial Least Square was employed in the research to identify the relationships among variables in the research. The analysis showed that forest and land fire control could be effectively and efficiently achieved with the direct and significant influence of central and local government role, and participation of the community and company through good governance. Government role entailed strong leadership, direct observation to the field, new policy establishment, and imposition of punishment to officials and perpetrators of arson. Community involvement brought in their participation in preventive measures by joining integrated patrol team and changing land clearing habit by using wood/wood waste to produce compost, charcoal or wood vinegar to support their farming effort. In addition, 387 community groups, which consists of community members who had concern toward fire (called as Masyarakat Peduli Api/MPA), had been established in the fire-prone provinces from 2016 to 2018 involving 11,619 persons. Likewise, the implementation of the regulation of Ministry of Environment and Forestry No. 32 year 2016 about Forest and Land Fire Management ensure participation of company in the effort. The regulation stipulates the obligations of company to provide trained human resources/personnel, minimum fire control equipment and infrastructure facilities calculated based on unit coverage, good planning, and routine operational budget, as well as the fulfilment of obligation to foster villages or communities around their working areas through Corporate Social Responsibility scheme. Those measures and the synergy of the all stakeholder from center government, local government (province, district, sub-district and village), will ensure the success of forest and land fire management in Indonesia.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/634.961 8/PAN/p/2019/061904315 |
| Uncontrolled Keywords: | FOREST FIRE |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 634 Orchards, fruits, forestry > 634.9 Forestry > 634.96 Injuries, diseases, pests > 634.961 8 Forest fire technology |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 03 Mar 2020 07:06 |
| Last Modified: | 03 Mar 2020 07:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179828 |
Actions (login required)
 |
View Item |