Penerapan Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ P.Ojk 05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terkait Kewenangan OJK Dalam Pengenaan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Tanpa Didahului Peringatan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat Jakarta)

Bolivi, Andreas (2019) Penerapan Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ P.Ojk 05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terkait Kewenangan OJK Dalam Pengenaan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Tanpa Didahului Peringatan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Pusat Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada Penerapan Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ P.OJK 05 / 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Terkait Kewenangan OJK Dalam Pengenaan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Tanpa Didahului Peringatan. Latar belakang skripsi ini dikarenakan adanya sebuah pelanggaran oleh perusahaan pembiayaan yaitu pemberian informasi yang tidak benar sehingga merugikan debitur, kreditur serta pemangku kepentingan yang terkait pada perusahaan pembiayaan tersebut. Perusahaan pembiayaan tersebut seharusnya dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan sesuai dengan isi pasal diatas. Namun, perusahaan pembiayaan tersebut dikenai sanksi pembekuan kegiatan usaha setelah dikenai sanksi peringatan ketiga. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana penerapan Pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/ P.OJK 05 / 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan terkait kewenangan OJK Pusat dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan? (2) Аpа hаmbаtаn yаng dihаdаpi oleh OJK Pusat dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan? (3) Bagaimana upaya OJK Pusat dalam mengatasi hambatan dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif yaitu memilah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara langsung ke OJK dan studi kepustakaan kemudian dihubungkan dengan teori,asas, dan kaidah hukum yang ada untuk kemudian menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penerapan kewenangan OJK dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan berdasarkan pasal 116 POJK 35/2018 tidak berlaku efektif, karena data yang dianalisis menggunakan teori efektifitas M.Friedman menunjukkan bahwasanya isi pasal tersebut terdapat kata „dapat‟ dimana berdasarkan hasil wawancara OJK bisa mengenakan ataupun tidak mengenakan pasal tersebut meskipun perusahaan pembiayaan telah melanggar pasal tersebut. Oleh sebab itu, hambatan yang dialami OJK adalah isi pasal yang tidak mewajibkan pembekuan kegiatan usaha tanpa didahului peringatan. Upaya yang dapat dilakukan OJK adalah dengan melakukan pembaruan POJK tersebut agar dapat berlaku efektif

English Abstract

In this thesis, the writer raises the problem on the Implementation of Article 116 of the Financial Services Authority Regulation No. 35 / P.OJK 05/2018 Regarding the Implementation of Financing Company Businesses Related to the Authority of OJK in Imposing Sanction of Suspension of Business Activities Without Prior Warning. The background of this thesis is due to a violation by the finance company, which is the provision of incorrect information that is detrimental to the debtor, creditor and other stakeholders associated with the finance company. The finance company should be subject to sanctions in the freezing of business activities without prior warning in accordance with the contents of the article above. However, the finance company is sanctioned with a freeze on business activities after being given a third warning. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the application of Article 116 of the Financial Services Authority Regulation No. 35 / P.OJK 05/2018 concerning Business Conducting of Financing Companies in connection with the authority of the Central OJK in the imposition of sanctions for freezing of business activities without prior warning ? (2) What are the results of the Central FSA in the imposition of sanctions for freezing of business activities without prior warning? (3) What is the effort of the Central OJK in overcoming obstacles in the imposition of sanctions in the suspension of business activities without prior warning? Then the writing of this paper uses the sociological juridical approach. Primary and secondary data sources obtained by the author will be analyzed using descriptive qualitative analysis techniques, namely sorting primary data and secondary data obtained from direct interviews to the OJK and literature studies and then linked to the existing theories, principles, and legal rules to then solve the problem the law that is the object of study. From the results of the research with the method above, the author obtained an answer to the existing problems that the application of the authority of the OJK in the imposition of sanctions for freezing of business activities without precedence of warnings based on article 116 POJK 35/2018 does not apply effectively, because the data analyzed using M. Friedman's effectiveness theory indicate that the contents of the article contain the word 'can' which, based on the results of the OJK interview, can or may not apply the article even though the finance company has violated the article. Therefore, the obstacle experienced by OJK is the content of the article that does not require the freezing of business activities without warning. The effort that OJK can do is to renew the POJK so that it can be effective.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/447/052001140
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Agus Wicaksono
Date Deposited: 30 Aug 2020 16:46
Last Modified: 07 Oct 2020 03:57
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179700
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item