Pembaruan Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam

Silfiah, Rossa Ilma (2017) Pembaruan Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Hakikat dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin kemerdekaan Hak Asasi Manusia, di antaranya kebebasan beragama sebagaimana Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Untuk mewujudkan negara yang ber-Ketuhan-an Yang Maha Esa melalui hukum pidana, diperlukan Pembaruan Hukum Pidana Nasional terkait tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Selama ini keberadaan Pasal 156a KUHP yang merupakan penambahan dari Pasal 4 UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, belum memberikan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Agama sebagai obyek penodaan, tidak dirinci secara konkrit apa saja yang menjadi unsur-unsur agama. Karena agama adalah kata benda hukum yang bersifat niskala (abstrak), sehingga pasal tersebut masih terdapat kekaburan norma (Vague of Norm). Sanksi penjara maksimal 5 tahun, belum memberi efek jera bagi pelaku penodaan agama. Perusakan rumah ibadah masih disamakan dengan merusak bangunan pada umumnya, sebagaimana dalam Pasal 170 dan 187 KUHP, maka kekosongan norma (Vacum of Norm) perusakan rumah ibadah perlu dikriminalisasi dalam bab tersendiri dalam KUHP akan datang. Penelitian ini akan menganalisa pembaruan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama yang selama ini terjadi berbagai perubahan dalam Rancangan KUHP. Pembaharuan hukum pidana di samping melakukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) juga dilakukan dengan pendekatan nilai (value-oriented approach). Hukum Islam yang merupakan sumber hukum materill telah mewarnai proses pembentukan Rancangan KUHP dari waktu ke waktu. Karakteristik Hukum Islam yang menyeluruh (Syumul) untuk semua umat manusia sangat relevan dengan corak masyarakat Indonesia yang religius pluralistik. Pendekatan yang berorientasi pada nilai ini meliputi upaya melakukan peninjauan dan penilaian pada nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi muatan normatif dan substansif yang dicita-citakan (ius constituendum). Pendekatan nilai merupakan pendekatan yang paling esensial, karena pendekatan nilai tidak mungkin luput dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang melandasi substansi hukum yang dicita-citakan (ius constituendum). Mengingat Pancasila dilandasi oleh semangat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Sila pertama, maka asas yang dipakai dalam Rancangan KUHP harus berlandaskan pada religionsschutz-theory, di mana agama sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Teori Maqashid al-Syar‟i meletakkan hifdhuddiin (melindungi agama) relevan dengan teori religionsshcutz yang nantinya akan diikuti oleh Rancangan KUHP. Melindungi agama berarti melindungi Tauhid (iman), Syari‟ah (amaliyah Islam), maupun Ihsan (moral). Islam juga memberi kebebasan beragama sebagaimana dalam Surat Al-Kaafiruun (lakum diinukum waliyadiin=bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam Surat Al-An‟am Ayat 108 juga melarang memaki-maki tuhan agama lain. Dalam Surat Al-Hajj Ayat 40 juga menyebutkan secara konkrit wujud rumah ibadah sebagai obyek hukum yang harus dilindungi, maka sangat relevan dengan karakter bangsa Indonesia yang religius pluralistik.

English Abstract

The principle of establishing the Indonesian Republic is to guarantee the freedom of Human Right, such as the freedom to have religion as stated in the First Principle Divinity of the Only God and Act 29 of the Republic Indonesian Fundamental Constitution of 1945. To create the country with based-Divinity to the Only God through the crime legal, it needs Reform of the National Crime Law in line with criminal action toward religion and religious life. Recently, the existence of Act 156a of the Criminal Code, as the additional of Act 4 of the Law PNPS No. 1 of 1965 on the prevention of misuse and/or religion blasphemy, has not given legal certainty and society justice yet. Religion as the object of blasphemy is not revealed in detail concretely on anything as the religious elements. Because religion is a legal noun with abstract (niskala) characteristic, the act has vague of norm. The sanction of maximum 5 years in prisons has not yet given wary effect for the doer of religion blasphemy. Destroying religious home still consider as destroying building in general, as stated in Act 170 and 187 of the Criminal Code, that the vacuum of norm of destroying religious home needs to be criminalized in certain chapter in the future Criminal Code. This study will analyze the reform of criminal action toward religion and religious life, all this time happen various changes in the Criminal Code Draft. The reform of criminal law is conduct using police-oriented approach and value-oriented approach. The Islamic Law is material legal source giving influence to the process of formulating the Criminal Code Draft from time to time. The Characteristic of Islamic Law as a whole (Syumul) for all human being is relevant to the Indonesian people with its pluralistic religion. The value-oriented approach covers the effort to review and examine on the socio-politic, socio-philosophical and socio-cultural values as the fundamental of normative and substantive contents being obtained (iusconstituendum). Taking a look that Pancasila is based on the spirit to Devote the Only God as stated in the First Principle, the fundamental used in the Draft of the Criminal Code must based on the religions schutz-theory, where religion as the legal interest must be protected. The theory of Maqashid al-Syar‟i placing hifdhuddiin (to protect religion) is relevant to the theory of religions shcutz that in the future followed by the Draft of the Criminal Code. To protect religion means to protect Tauhid (belief), Syari‟ah (Islamic conducts), and Ihsan (morality). Islamic also gives freedom to have religion as stated in Surat Al-Kaafiruun (lakum diinukum waliyadiin= for you your religion, for me my religion). In the Surat Al-An‟am verse 108 also forbids to abuse the god of other religions. In the Surat Al-Hajj verse 40, it states that concretely the form of religious home is the legal object must be protected, it is relevant to the Indonesian character that religious pluralistic.

Item Type:	Thesis (Doctor)
Identification Number:	DIS/344.096/SIL/p/2017/061707591
Uncontrolled Keywords:	FREEDOM OF RELIGION, FREEDOM OF RELIGION - CRIMINAL PROVISIONS, FREEDOM OF RELIGION (islamic law), INDONESIA
Subjects:	300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.09 Culture and religion > 344.096 Religion
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	29 Aug 2017 01:28
Last Modified:	28 Dec 2020 13:07
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1797

	Text BAGIAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (966kB)
	Text bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB)
	Text bab 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)

Actions (login required)

View Item