Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Barang Terhadap Wanprestasi Ekspeditur Dalam Sistem Api (Application Programming Interface) Terkait Dengan Estimasi Waktu (Studi Di Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang)

Putra, Himawan Dwi (2019) Efektivitas Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengirim Barang Terhadap Wanprestasi Ekspeditur Dalam Sistem Api (Application Programming Interface) Terkait Dengan Estimasi Waktu (Studi Di Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Efektivitas Penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum bagi Pengirim Barang Terhadap Wanprestasi Ekspeditur Dalam Sistem API (Application Programming Interface) Terkait Dengan Estimasi Waktu. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi pada Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya di Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang. Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang yang melakukan keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan Paket Kilat Khusus yang dipilih oleh konsumen dengan estimasi 2-4 hari sampai tujuan, dan pihak Kantor Pos Indonesia melakukan wanprestasi pada perjanjian kedua belak pihak dikarenakan barang yang dikirim ke alamat tujuan lebih dari 4 hari belum sampai ke alamat tujuan, pihak Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang harus memberikan Kompensasi atau Ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana Efektivitas Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum bagi pengirim barang terhadap wanprestasi Ekspeditur dalam pengiriman barang dengan sistem API terkait estimasi waktu ? (2). Bagaimana hambatan dan upaya PT. Pos Indonesia Pusat Kota Malang mengenai perlindungan hukum bagi penerima barang terhadap wanprestasi ekspeditur dalam pengiriman barang dengan sistem API terkait estimasi waktu ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis sosiologis yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kemudian dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya terhadap masyarakat, berkas perkara, literature, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pemberian kompensasi atau ganti rugi atas wanprestasi perjanjian pengiriman barang oleh pihak penyedia jasa kantor Pos Indonesia dengan pihak Konsumen selaku penerima barang tidak berjalan secara efektif dikarenakan proses yang diberikan Kantor Pos yang ribet dan kurangnyavii tuntutan oleh masyarakat/konsumen yang dirugikan atas keterlambatan pengiriman tersebut. Hambatan Yuridis Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang yaitu Tidak adanya prestasi oleh pihak PT. Pos Indonesia Pusat Kota Malang dikarenakan kewajiban ekspeditur pengirim barang yang tidak sesuai dengan perjanjian estimasi pada paket Pos Kilat Khusus dengan estimasi 2-4 hari sampai tersebut tidak terlaksana dengan efektif. Hambatan Non Yuridis (Masyarakat/konsumen) secara internal yaitu Keterlambatan pengiriman barang berdasarkan estimasi pengiriman dikarenakan kesalahan dan kelalaian pihak kantor pos yang merugikan pihak konsumen. Hambatan Non Yuridis Eksternal yaitu Kurangnya keluhan masyarakat/ konsumen atas keterlambatan pengiriman barang pada Pos Indonesia yang mengakibatkan pihak Pos Indonesia jadi kurang mengevaluasi proses pengirimanya tersebut. Upaya PT. Pos Indonesia Pusat Kota Malang yaitu Upaya yang harus diberikan kepada konsumen atas haknya ketika pengiriman barang itu tidak sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu Hak Untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Upaya Non Yuridis (Masyarakat/Konsumen) secara Internal yaitu Upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan lagi standarisasi dari Kantor Pos Indonesia Pusat Kota Malang agar tidak adanya lagi kesalahan dan kelalaian baik dalam segi kendaraan pengangkut atau karyawan yang bertugas dilapangan demi meningkatkan kepuasan pelangan. Upaya Non Yuridis secara Eksternal yaitu Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada konsumen akan layanan paket pengiriman yang ditawarkan kantor pos berikut juga dengan estimasi waktu dan tuntutan yang bisa diajukan konsumen kepada pihak Kantor Pos sebagai ganti rugi atau kompensasi dari kesalahan pos

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Effectiveness of Article 4 of Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection Regarding Legal Protection for Sender of Goods Against Expeditor in the Application Programming Interface (API) Related to Time Estimation. The choice of the theme is based on Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection that the right to receive compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received do not comply with the agreement or are not appropriate at the Central Post Office of Malang City. Malang Central Indonesia Post Office that delays delivery of goods that are not in accordance with the Special Express Package chosen by consumers with an estimated 2-4 days to destination, and the Indonesian Post Office defaults on the agreement of the two parties because the goods are sent to the destination address more than 4 days have not reached the destination address, the Malang Central Indonesia Post Office must provide compensation or compensation for losses suffered by consumers. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1). What is the Effectiveness of Article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection concerning legal protection for new sender of defaults of expeditors in shipping goods with the API system related to the estimated time? (2). What are the obstacles and efforts of PT. Pos Indonesia Malang City Center regarding legal protection for recipients of goods against default expeditors in shipping goods with the API system related to the estimated time? Then the writing of this paper uses the Empirical Juridical method with a qualitative descriptive approach. The types of primary and secondary data obtained by the author will be analyzed using sociological juridical analysis techniques, namely by looking at the legislation and then analyzed based on the actual situation of the community, case files, literature, journals, thesis, which is used as a reference in solving legal problems that be the object of study. From the results of the research with the above method, the author obtained an answer to the existing problems that the granting of compensation or compensation for the default contract of goods delivery by the Pos Indonesia office service provider with the Consumer as the recipient of the goods did not run effectively due to the complicated process given by the Post Office and the lack of demands by the public / consumers who are harmed by the late delivery. Juridical Obstacles of the Malang Central Indonesia Post Office, namely the lack of achievement by PT. Pos Indonesia Malang City Center due to the expeditor's obligationssenders of goods that are not in accordance with the estimated agreement on the Special Express Post package with an estimate of 2-4 days untilix these are not carried out effectively. Non-Juridical Barriers (Society / consumers) internally, namely Delay in delivery of goods based on estimated shipments due to errors and negligence of the post office that adversely affects the consumer. External Non Juridical Obstacles, namely the lack of public / consumer complaints over delays in the delivery of goods to Pos Indonesia, which causes Pos Indonesia to be less evaluating the shipping process. The efforts of PT. Pos Indonesia Malang City Center, which is an effort that must be given to consumers for their rights when the shipment of goods is not in accordance with the agreement, in accordance with Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the right to obtain compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received do not comply with the agreement or as appropriate. Non-Juridical Efforts (Society / Consumers) Internally, namely Efforts to evaluate and increase again the standardization of the Central Post Office of Malang City so that there are no more mistakes and omissions both in terms of transport vehicles or employees on duty in the field in order to increase customer satisfaction. Non-Juridical Efforts Externally namely Providing a clearer understanding to consumers of package delivery services offered by the post office as well as the estimated time and demands that consumers can submit to the Post Office as compensation or compensation for postal errors.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/446/052001139
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Agus Wicaksono
Date Deposited: 21 Jul 2020 13:01
Last Modified: 02 Oct 2020 02:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179697
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item