Naufal, Destyan Putra (2019) Korelasi Antara Penitipan Ganti Kerugian Dengan Asas Kesepakatan Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini penulis mengangkat Korelasi Penitipan Ganti Kerugian dengan Asas Kesepakatan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, dilatar belakangi oleh mekanisme penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri yang diatur dalam Pasal 42 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012. Mekanisme tersebut dapat digunakan oleh panitia pengadaan tanah salah satunya jika tidak tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan/atau jumlah ganti kerugian, sehingga dengan alasan untuk kepentingan umum panitia pengadaan tanah menitipkan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, yang mengindikasikan dapat digunakan sebagai sarana kesewenang-wenangan panitia pengadaan tanah untuk merampas tanah masyarakat. Mekanisme tersebut mengesampingkan asas yang melandasi Undang-Undang tersebut pada Pasal 2 huruf f, yaitu asas kesepakatan. Dalam pembahasannya, skripsi ini merumuskan tentang apakah penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri sesuai dengan asas kesepakatan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012? Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terkait penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri? Untuk menjawab permasalahan tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual terhadap konsep penitipan ganti rugi di Pengadilan dan pendekatan perundangundangan yakni UU No.2/2012. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi yang didasari atas pengaturan hukum antar pasal dengan asas yang melandasi undang-undang. Berdasarkan pembahasan, maka penulis berkesimpulan bahwa dengan diterapkannya mekanisme penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri maka kegiatan pengadaan tanah yang diatur oleh UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 sama seperti konsep Undang-Undang pencabutan hak atas tanah sehingga tidak sesuai dengan asas kesepakatan yang melandasi UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak terkait penetapan penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 juga tidak mengatur tentang batas-batas dalam menentukan kesepakatan.
English Abstract
In this thesis, the writer raises the Correlation of Deposit Insurance with the Principle of Agreement in Law Number 2 of 2012 concerning Procurement of Land for Development in the Public Interest, based on the mechanism of deposit compensation in the District Court as regulated in Article 42 of Law Number 2 Year 2012. The mechanism can be used by the land procurement committee if one of them does not meet an agreement on compensation, so with reason for public interest the land acquisition committee can leave compensation to the District Court so that it indicates it can be used as a means of arbitration of the land procurement committee to seize community land. The mechanism overrides the principle underlying the Act, namely the principle of agreement. In the discussion, this thesis formulates whether the compensation deposit in the district court is in accordance with the principle of agreement in Law Number 2 of 2012? And, what legal remedies can be done by right-holders related to safekeeping compensation in the District Court? To answer this problem the type of research used is normative juridical using the conceptual approach and the legislative approach. Legal material consists of primary, secondary, tertiary legal material. Legal materials that have been obtained are analyzed using a systematic interpretation method based on legal arrangements between articles and letters of the legal problem itself. Based on the discussion, the authors conclude that with the implementation of the compensation safeguard mechanism in the District Court, the land acquisition activities regulated by Law Number 2 of 2012 are the same as the concept of the Law on revocation of land rights so that it is not in accordance with the principle of agreement underlying the Law Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest. And there is no legal remedy that can be done by the right-holder related to the determination of compensation deposit in the District Court. Law Number 2 of 2012 also does not regulate boundaries in determining agreements.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2019/432/052001082 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Penitipan Ganti Kerugian, Asas Kesepakatan- land procurement, public interest, compensation deposit, agreement princip |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Agus Wicaksono |
| Date Deposited: | 05 Aug 2020 03:09 |
| Last Modified: | 07 Oct 2020 01:34 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179510 |
Actions (login required)
 |
View Item |