Implementasi Pasal 92 Huruf H Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Terkait Penyediaan Trotoar Bagi Pemakai Kursi Roda Guna Menunjang Kemandirian Disabilitas Di Kota Malang (Studi Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang)

Syaifuddin, Mohammad (2019) Implementasi Pasal 92 Huruf H Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas Terkait Penyediaan Trotoar Bagi Pemakai Kursi Roda Guna Menunjang Kemandirian Disabilitas Di Kota Malang (Studi Wilayah Kerja Dinas Perhubungan Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan antara peraturan hukum (das sollen) Pasal 92 huruf h Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa “pemberdayaan penyandang disabilitas pada jalan umum dilaksanakan dengan menyediakan trotoar bagi pejalan kaki dan/atau pemakai kursi roda, tunanetra dan tunarungu”, dan pada kenyataan di lapangan (das sein) dimana di Pemerintah Daerah Kota Malang masih belum menyediakan fasilitas untuk menyokong kemandirian penyandang disabilitas di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas masih belum efektif atau belum berjalan di lapangan karena memiliki faktor salah satunya belum memiliki anggaran atau dana dan penyediaan aksesibilitas berupa fasilitas dalam angkutan kota masih hanya menyediakan bentuk sosialisasi terhadap supir angkutan saja dan trotoar untuk difabel serta jalan khusus untuk penyandang cacat pengguna kursi roda di terminal arjosari. Kendala yang dialami oleh DISHUB Kota Malang adalah DISHUB Kota Malang berpendapat bahwa fasilitas-fasilitas tersebut bukan termasuk fasilitas-fasilitas utama yang harus disediakan, karena jika fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada, kehidupan para difabel tetap berjalan dengan baik dengan cara setiap difabel memiliki pendamping dari keluargannya. Dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel seperti trotoar bukan termasuk yang harus diutamakan dalam pemenuhannya. Oleh karena itu ketidakberadaan fasilitas-fasilitas aksesibilitas publik bagi difabel tidak dipermasalahkan jika melihat kepada keutamaan pemenuhannya.

English Abstract

This study discusses the differences between the legal regulations (das sollen) Article 92 letter h Regional Regulation Number 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities which states that "empowerment of persons with disabilities on public roads is carried out by providing sidewalks for pedestrians and / or chair users wheel, visual impairment and hearing impairment ", and in reality on the ground (das sein) where the Regional Government of Malang City still does not provide facilities to support the independence of persons with disabilities in Malang City. The results showed that Local Regulation No. 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities is still ineffective or has not been running in the field because it has factors, one of which does not yet have a budget or fund and the provision of accessibility in the form of facilities in city transportation. only and sidewalks for the disabled and special roads for disabled wheelchair users at the Arjosari terminal. The obstacle experienced by Malang City's DISHUB is Malang City's DISHUB argues that these facilities are not among the main facilities that must be provided, because if these facilities are not available, the lives of the disabled continue to run well by means of each diffable having a companion from his family. It can be concluded that public accessibility facilities for persons with disabilities such as sidewalks are not included in their fulfillment. Therefore, the absence of public accessibility facilities for persons with disabilities is not a problem if they look at the priority of their fulfillment.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/425/052001075
Subjects: 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.4 People with physical disabilities
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Agus Wicaksono
Date Deposited: 01 Oct 2020 07:40
Last Modified: 01 Oct 2020 07:40
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179445
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item