Prihasta, Ardo Azwar (2019) Implementasi Peraturan Wali Kota Malang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun 2016-2019. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertolak dari permasalahan kepegawaian seperti seleksi tidak terbuka, tidak adanya jenjang karir khususnya bagi pegawai TPOK, serta pembagian tugas yang rancu sehingga menimbulkan spesifikasi kerja yang tumpang tindih dalam Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Metode yang digunakan yakni deskriptif-kualitatif, dimana metode kualitatif akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif sehingga memperoleh hasil secara mendalam dan detail. Mekanisme penentuan informan menggunakan purposive, dikarenakan fokus pembahasannya mengenai analisis implementasi Perwali yang dispesifikasikan dalam manajemen sumber daya aparatur. Tentunya kewenangan terkait implementasi Perwali tersebut dapat diukur yakni Staff BKD dan Kasat Satpol PP Kota Malang sebagai informan kunci, Kepala Bidang SDA Satpol PP Kota Malang sebagai informan utama, serta beberapa pegawai TPOK Satpol PP Kota Malang sebagai informan tambahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III untuk menganalisis implementasi secara umum, kemudian ditunjang dengan konsep manajemen aparatur untuk menjabarkan aspek manajerial keorganisasian Satpol PP Kota Malang. Beberapa temuan hasil penelitian yakni terkait keterbatasan wewenang Satpol PP Kota Malang dalam seleksi kepegawaian. khususnya TPOK. Alur komunikasi yang diberlakukan yakni secara vertikal, horizontal dan kondisional dengan spesifikasi masing-masing. BKD Kota Malang dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator, sedangkan penentuan komposisi pegawai menjadi wewenang BKD Provinsi Jatim. Secara politis, Perwali tersebut dianggap mampu “mengoperasionalisasikan” keorganisasian Satpol PP Kota Malang, sekaligus menjadi citra positif bagi para pimpinan. Namun didalamnya terdapat permasalahan manajemen yang tidak terekspos, khususnya perihal seleksi kepegawaian.
English Abstract
This study departs from staffing issues such as unopened selection, lack of career paths especially for honorary employees (TPOK), and ambiguous division of tasks resulting in overlapping work specifications in the Malang Municipal Civil Service Police Unit (Satpol PP). The method used is descriptive-qualitative, where qualitative methods will produce descriptive data so as to obtain results in depth and detail. The mechanism for determining informants in this study uses purposive, because the focus of the discussion is on the analysis of the implementation of the mayor's regulations (Perwali) specified in the apparatus resource management. The authority regarding the implementation of “Perwali” can be measured. In this case the BKD Staff and the Head Satpol PP are positioned as key informants, the Head of Employee Resources on Satpol PP as the main informant, as well as several Satpol PP TPOK employees as additional informants. The theory used in this research is the implementation of public policy proposed by George Edward III to analyze the implementation in general. Then it is supported by the apparatus management concept to describe the managerial aspects of the organization of Satpol PP. Some of the findings of the research are related to the limited authority of Satpol PP in staff selection, especially TPOK staffing. The flow of communication that is enforced ie vertically, horizontally and conditionally with their respective specifications. Malang City Regional Civil Service Agency (BKD) in this case only acts as a facilitator, while determining the composition of employees is the authority of the BKD of East Java Province. Perwali is politically able to run the Satpol PP organization, as well as being a positive image for the leaders. But inside there are management problems that are not exposed, especially regarding staff selection
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/1016/052000551 |
| Uncontrolled Keywords: | Satpol PP, TPOK, Implementasi-Satpol PP, TPOK, Implementation |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Agus Wicaksono |
| Date Deposited: | 06 Oct 2020 07:41 |
| Last Modified: | 23 Nov 2020 03:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178935 |
Actions (login required)
 |
View Item |