Essam, Muhammad (2019) Analisis Kebijakan Instruksi Gubernur Provinsi Dki Jakarta Tentang Penataan Kawasan Tanah Abang (Studi Kasus: Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Terkait Penutupan Jalan Jatibaru). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dari formulasi kebijakan Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Tanah Abang terkait penutupan Jalan Jatibaru yang dialihfungsikan menjadi tempat berjualan bagi Pedagang Kaki Lima. Kebijakan ini kemudian terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan di atasnya yaitu Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tentang fungsi jalan, dan akhirnya kebijakan ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 42 P/Hum/2018. Penelitian ini menggunakan teori Analisis Kebijakan oleh William N Dunn untuk melihat tahapan dari proses formulasi kebijakan yang meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian yang kemudian terbagi menjadi analisis prospektif dan retrospektif. Sedangkan konsep yang digunakan adalah struktur hukum positif, yang menjadi acuan dalam menganalisis pelanggaran hukum yang terjadi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk mengembangkan hipotesis dan proposisi yang berkaitan dengan inkuiri berikutnya, serta berusaha untuk mengidentifikasi secara mendalam dan kritis aktor-aktor dan kelompok kepentingan yang mendorong dan yang diakomodasi oleh kebijakan ini. Lokasi penelitian ini adalah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Informan yang dipilih terdiri dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta serta masyarakat dan Pedagang Kaki Lima. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam lima indikator formulasi kebijakan yang dirumuskan Dunn, permasalahan terjadi pada tahap perumusan masalah dan rekomendasi. Pada perumusan masalah, pemerintah tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dan pada rekomendasi, lembaga pemerintah terkait tidak sepenuhnya menjalankan koordinasi sebagaimana amanat dari Instruksi Gubernur, yang menyebabkan terjadinya ketidaksepahaman antara Pemda DKI Jakarta, Kepolisian Polda Metro, Ombudsman, PKL, serta masyarakat.
English Abstract
This research aims at analyzing the process of policy formulation of Jakarta Governor Instruction Number 17 of 2018 concerning the Restructuring of Tanah Abang District, more specifically, the closure of Jatibaru Street to temporarily accommodate street vendors which the instruction addressed. This policy was later proven to be in violation of the superior Laws under which it subsumes, namely the Road Traffic Law concerning Road Functions, and this policy was eventually canceled by the Supreme Court through decision No. 42 P / Hum / 2018. This study employs the theory of Policy Analysis by William N Dunn to see the stages of the policy formulation process which includes the formulation of problems, forecasting, recommendations, monitoring, and assessment which are then divided into prospective and retrospective analyzes. While the concept used is a positive legal structure, which serves as a reference in analyzing violations of law which is supposed to occur. This research is a qualitative research, with explanatory research methods aiming to develop hypotheses and propositions upon which subsequent research may build, and seeking to identify in depth and critically the actors and interest groups who encourage and are accommodated by this policy. The location of this research is DKI Jakarta Province, specifically Tanah Abang District, Central Jakarta. The selected informants consist of DKI Jakarta Provincial Government as well as the community and street vendors concerned. The findings of this study indicate that in the five indicators of the policy formulation formulated by Dunn, problems occur at the stage of problem formulation and recommendations. In the formulation of the problem, the government did not involve the community in policy making. And on the recommendation part, the related government agencies did not fully carry out coordination as mandated by the Governor's Instruction, which led to disagreement between the DKI Jakarta Regional Government, Police Department, Ombudsman, street vendors, and the community.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FISIP/2019/1085/052000625 |
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Analisis Prospektif, Analisis Retrospektif, Instruksi Gubernur, Penataan Kawasan Tanah Abang-Policy, Prospective Analysis, Retrospective Analysis, Governor Instruction, Tanah Abang District Structuring. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.14 Local Administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Agus Wicaksono |
| Date Deposited: | 16 Nov 2020 14:16 |
| Last Modified: | 16 Nov 2020 14:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178908 |
Actions (login required)
 |
View Item |