Palupi, Fatah (2019) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Kekerasan Anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tindak kekerasan anak merupakan salah satu kekerasan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Malang. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan penanganan kekerasan anak. Salah satu program perlindungan dan penanganan kekerasan anak adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak merupakan kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen, dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dengan dua fokus penelitian menurut Sondang P. Siagian dan Lembaga Administrasi Negara yaitu: 1) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak; dan 2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengatasi kekerasan anak di Kabupaten Malang melalui Kabupaten Layak Anak. Jenis data pada penelitian ini adalah primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil dari penelitian ini adalah peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilihat peran sebagai regulator yaitu Kabupaten Malang telah memiliki regulasi dan melaksanakan kegiatan dengan baik terkait perlindungan dan penanganan kekerasan anak serta penyelenggaraan program Kabupaten Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yaitu melaksanakan, menyediakan, menyelenggarakan, mengawasi, serta membuka informasi seluas-luasnya terkait pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak serta Peraturan Bupati Kabupaten Malang Nomor 46 Tahun 2017 Pasal 5 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yaitu pelaksanaan Kabupaten Layak Anak memiliki sasaran antara dimana meliputi pemerintah serta masyarakat dan sasaran akhir dimana meliputi keluarga dan anak. Peran sebagai fasilitator yaitu adanya sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang sudah terpenuhi dan terlaksana dalam mendukung proses perlindungan dan penanganan kekerasan anak melalui Kabupaten Layak Anak. Peran sebagai pelaksana program yaitu program Kabupaten Layak Anak sudah memiliki dasar hukum dan fasilitas-fasilitas dalam mengatasi kekerasan anak. Kemudian faktor pendukungnya yaitu kerjasama yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dengan pihak terkait dan pelayanan pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan anak tidak dipungut biaya. Faktor penghambatnya yaitu anak yang mengalami kekerasan tidak mau terbuka, kurangnya sumber daya manusia yang tersedia, dan kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang ideal.
English Abstract
Child abuse is one of the most common forms of violence in Malang Regency. The Government through the Office of Women's Empowerment and Child Protection has obligations and responsibilities in efforts to protect and deal with child violence. One of the programs to protect and deal with child violence is Eligible District of Children. Eligible District is a district that has a child rightsbased development system through integration, commitment, and government, community and business resources that are planned comprehensively and sustainably in policies, programs, and activities to ensure the fulfillment of children's rights and protection. Therefore, the Office for Women's Empowerment and Child Protection seeks to overcome child violence in Malang Regency through the Eligible District of Children. This study uses a descriptive research and a qualitative approach with two research focuses by Sondang P. Siagian and State Administration Agency, namely: 1) The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in overcoming child violence in Malang District through Eligible Districts of Children; and 2) Supporting factors and inhibiting factors in overcoming child violence in Malang Regency through Eligible District of Children. The type of data in this study are primary and secondary, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The data analysis method used is an interactive model by Miles, Huberman, and Saldana. The results of this study are the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection seen as the role of a regulator, that is, Malang Regency has regulations and has carried out good activities related to the protection and handling of child violence and the implementation of the Eligible District program based on Malang Regency Regulation Number 3 of 2009 Article 5 concerning Protection of Women and Children Victims of Violence, namely implementing, providing, organizing, supervising, and disclosing as much information as possible related to the prevention, protection, and handling of child violence as well as Malang Regency Regulations Number 46 of 2017 Article 5 concerning the Eligible Regulations for Children namely the implementation of Regencies Eligible Children have intermediate targets which include the government and the community and final targets which include families and children. The role of a facilitator is the availability of facilities, infrastructure and human resources that have been fulfilled and implemented in supporting the process of approval and handling of child safety through Eligible Districts of Children. The program of role as an implementer is the Eligible District program which has a legal basis and facilities in dealing with child violence. Then the supporting factors are good cooperation between the Regional Apparatus Organizations with related parties and the protection, protection, and protection of children is free of charge. The inhibiting factors are children who reduce the difficulty of opening up, reduce the available human resources, and lack understanding of parents and society about the child's ideal growth and development.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/845/052001019 |
| Uncontrolled Keywords: | Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Kabupaten Layak Anak Role of the Office of Women’s Empowerment and Child Protection, Child Abuse, Eligible District of Children |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.5 Public administration of social warfare > 353.53 Programs directed to groups of people > 353.535 Women |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 05 Nov 2020 14:06 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:15 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178704 |
Preview |
Text
Fatah Palupi.pdf Download (5MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |