Sasongko, Berasil (2019) Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kota Blitar Tahun 2016-2019. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Blitar dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat kebijakan tersebut. Hal yang menarik dari penelitian ini yaitu Kota Blitar merupakan Pemerintah daerah pertama di Jawa Timur yang menjalankan Kebijakan kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2016. Meskipun demikian, kebijakan KIA di Kota Blitar masih belum bisa berjalan optimal. Kekurangan kebijakan KIA bisa dilihat dari jumlah kepemilikan KIA yang masih mencapai 34.594 keping atau masih 80% dari total jumlah anak di Kota Blitar yang mencapi 42.207 anak. KIA masih berfungsi terbatas, yaitu sebagai dokumen kependudukan dan syarat untuk medaftar Sekolah. Penelitian ini berfokus pada evalusi Kebijakan Kartu Idenitas Anak (KIA) di Kota Blitar pada tahun 2016 sampai tahun 2019, dengan mengunakan teori evaluasi kebijakan Publik dari William M. Dunn dan metode kualitatif sebagai dasar analisis. Teori yang digunakan memiliki enam kriteria yaitu: efektivitas, efisien, kecupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil evalusi kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) masih kurang optimal, karena dari enam kriteria yang digunakan hanya ada dua kriteria yang sudah terpenuhi dengan baik, yakni kriteria efisien dan kriteria pemerataan. kriteria efisien terpenuhi karena usaha yang dilakukan oleh Disdukcapil sudah beragam dan maksimal. Kriteria Perataan terpenuhi karena distribusi KIA sudah adil dan merata ke seluruh kelompok sasaran dengan baik. Kurang optimalnya kebijakan KIA terjadi karena dua hal penting. Pertama, fungsi KIA yang masih minim, sampai saat ini berbagai urusan publik anak masih menggunakan KTP orang tua, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, hanya urusan yang berkaitan dengan pendaftaran sekolah anak yang sudah bisa menggunakan KIA. Kedua, target kepemilikan KIA yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar belum tercapai. Target kepemilikan KIA belum tercapai disebabkan karena pada tahun 2016 dan 2017 pembuatan KIA sempat tersendat, yakni karena kehabisan blangko pada tahun 2016 dan keterbatasan jumlah mesin cetak yang juga digunakan untuk mencetak KTP-el pada tahun 2017. Selain karena faktor teknis, hambatan juga timbul dari dari masyarakat, yaitu masyarakat yang secara adminitratif bertempat tinggal di Kota Blitar, namun berdomisi di luar Kota Blitar. Hambatan non teknis lain, karena anak yang berusia hampir 17 tahun sangat jarang yang bersedia mengurus pembuatan KIA, mereka lebih memilih menunggu untuk langsung melakukan perekaman KTP elektronik.
English Abstract
This Study aims to determine the evaluation of the Child Identity (Kartu Identitas Anak) policy in Blitar City. This research also will determine the supporting and inhibiting factors of the policy. The interesting thing from this research is that Blitar City is the first local government in East Java which implements the Child Identity Card Policy in 2016. However, this policy has not been able to run optimally in Blitar City. The deficiency of this policy can be seen from the ownership of the card thal still only reached 35.594 pieces or still only 80% from the total number of children in Blitar City which reached the number of 42.207 children. This card also still has a limited function, such only as a population document and a requirement for school enrollment. This reseaech focuses on the Evaluation of Child Identity card Policy in Blitar City during the period of 2016-2019, using the Public Policy Evaluation theory from William M. Dunn with the qualitative methods as the base to analyze. The Theory consists of six criterias, those are: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and equity. The result of the evalution on this policy is that this policy still not optimally runs because there are only two of six criteria which have been fullfilled well, namely the efficieny and the equity criteria. The efficiency criteria was fullfilled well because of the efforts made by Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) which were diverse and maximum. The equity criteria was fullfilled because of the distribution for the card was fair and equitable to all target groups. The deficiency of the policy occurs because of two important things. First, the function of the card is still limited. Till now various public affairs of the child still uses the Identity Card of their parents such as Family Registration Card (Kartu Keluarga) and Birth Certificate (Akte Lahir). This card only can be used in scholl enrollment of the children. Second, the ownership target of the card which is set by The Blitar City Government has not been reached. The card ownership target has not been achieved because in 2016 and 2017 the making of the card was stalled due to blank pieces run out and the limited number of printing machines. Aside from technical factors, obstacles also arise from the public, where the people administratively are registered in Blitar city but they domicile outside Blitar City. Other non-technical obstacles is because children who are almost 17 years old rarely care to make Child Identity Card, they prefer to wait directly record electronic Identity card (E-KTP)
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIFIP/2019/1071/052000606 |
| Uncontrolled Keywords: | Evaluasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA), Kota Blitar- Policy Evaluation, Child identity Card, KIA, Blitar City |
| Subjects: | 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.6 Policy making |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Agus Wicaksono |
| Date Deposited: | 18 Aug 2020 03:11 |
| Last Modified: | 18 Aug 2020 03:11 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178553 |
Actions (login required)
 |
View Item |