Amalia, Rosyidah (2019) Heads Of Agreement Pt.Freeport Indonesia Dengan Pemerintah Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Instrumen Yuridis Hukum Administrasi Negara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Heads Of Agreement merupakan bagian dari amandemen/perbaikan kontrak jika ditinjau dari pasal 169 UU Minerba yang mengharuskan Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Namun, pelaksanaan HoA sendiri tidak diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Melalui penelitian ini, dapat dirumuskan bahwa HoA merupakan instrumen yuridis pemerintah berupa perjanjian mengenai kebijakan pemerintah tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan seseorang atau badan hukum perdata. Persetujuan Menteri adalah sebagai perwujudan dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam, yang dimandatkan kepada Pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri ESDM. Hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak cukup jika hanya dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam, dalam hal ini mineral dan batubara. Negara sebagai representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
English Abstract
Heads Of Agreement is part of the amendment/repair of the contract if it is reviewed from Article 169 Law No.4 of 2009 Concerning Mineral And Coal Mining requiring that the provisions listed in the contract article are adjusted to the latest statutory regulations. However, the implementation of HoA itself was not accommodated by law No. 30 of 2014 on Government Administration. Through this research, it can be formulated that HoA is the Government's juridical instrument in the form of a treaty on government policy without placing itself in a position that is parallel to a person or civil legal entity. The minister's approval is as an embodiment of the country's mastery of natural resources, mandated to the government, in this case to the Minister of Energy and Mineral Resource. The relationship between the country and the private sector in the management of natural resources is not enough if it is only done with civil relations, but should be a public relation that is the provision of concession or full licensing in Control and power of the state. The civil contract will degrades the state's sovereignty over natural resources, in this case minerals and coal. State as a representation of the people in the mastery of natural resources must have the freedom to create rules that bring benefits to the maximum prosperity of the people.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/342/AMA/h/2019/041906254 |
| Uncontrolled Keywords: | ADMINISTRATIVE LAW, CINSTITUTIONAL LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 27 Jan 2020 03:56 |
| Last Modified: | 27 Jan 2020 03:56 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178382 |
Actions (login required)
 |
View Item |