A‟La, Muhammad Amiril (2019) Pengaturan Kegiatan Keagamaan Pada Peraturan Bupati Dalam Pelaksaan Asas Desentralisasi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah pusat memiliki enam kewenangan absolut yang menjadi tugas utama yaitu urusan politik luar negeri, keamanan, pertahanan, yusitisi, moneter-fiskal nasional dan agama. Adanya pengaturan kegiatan keagamaan yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 18 tahun 2011 di Kabupaten Rokan Hulu menjadi satu pembahasan yang menarik untuk dianalisis. Peraturan tentang kewajiban bagi pegawai muslim untuk shalat dzuhur dan shalat ashar berjamaah dengan ketentuan sanksi bagi yang tidak melaksanakan shalat jamaah selama tiga kali berturut-turut akan dikenakan sanksi berupa pemotongan uang tambahan penghasilan sebesar 100%. Dalam penenlitian ini mengangkat tiga permasalahan yaitu ; Bagaimana rasio legis pengaturan kegiatan keagamaan dalam peraturan bupati, bagaimana implikasi hukum yang timbul dari peraturan daerah pada peraturan bupati, serta bagaimana kontruksi pengaturan kegiatan keagamaan melalui peraturan bupati di negara republik Indonesia kedepannya Dari hasil penelitian diketahui bahwa rasio legis pengaturan kegiatan keagamaan pada peraturan bupati yaitu adanya program optimalisasi fungsi masjid Agung dan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten Rokan Hulu tahun 2005-2025, adanya peraturan tersebut dinilai tidak tepat dan tidak bijak serta dinilai bertentangan dengan peraturan, peraturan bupati no. 18 tahun 2011 ini dinilai menimbulkan batasan hak asasi manusia bagi pegawai muslim di daerah kabupaten Rokan Hulu selain itu peraturan bupati ini dinilai sangat memungkinkan menimbulkan terjadinya disorientasi pelaksanaan shalat jamaah bagi pegawai muslim di daerah kabupaten Rokan Hulu, dalam penyusunan peraturan bupati selanjutnya perlu kiranya ada perumusan kembali kontrsuksi pengaturan kegiatan keagamaan melalui peraturan bupati di Indonesia dengan mempertimbangkan konsep-konsep dalam agama islam untuk selalu mengedepankan maslahah (kebaikan bersama) dan menjauhi mafsadat (keburukan-keburukan) yang ada, serta mengambil suatu hal baru yang baik dan tetap mempertahankan tradisi lama yang juga baik.
English Abstract
Central government has six absolute authorities that serve as the basis of its main tasks involving politics of foreign affairs, security, defence, justice, national monetary fiscal, and religion. Regulating religious activities as provided in Local Regulation Number 18 of 2011 in the Regency of Rokan Hulu interests the author to analyse the issue, where it is compulsory for Muslim staff to pray dzuhur and ashar together in Great Mosque or 100% cut of their extra money to their salary can be imposed for those skipping their responsibility to pray in the mosque for three times in a row. This research aims to study the three following research problems: what is the ratio legis concerning the regulation of religious activities as in the local regulation? What is the legal implication as brought by the local regulation? And how will religious activities by regulated in local regulation in municipality / regency in Indonesia in the future? The research reveals that the regulation and long-term plan set by the Regency of Rokan Hulu within the period of 2005 – 2025 seem to restrict human rights for the people living in the Regency of Rokan Hulu, which possibly leads to disorientation in the prayer done together in the Great Mosque. It is important that reformulation of the regulation be considered where concepts of Islam need to be taken into account. The aspect of maslahah (for the sake of the people) is required while mafsadat (bad things) is to be avoided. Moreover, it is also essential that old good things be maintained while openness to other good new things is always possible.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.096/ALA/p/2019/041901975 |
| Uncontrolled Keywords: | RELIGIOUS LAW AND LEGISLATION |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.09 Culture and religion > 344.096 Religion |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 Jan 2020 08:28 |
| Last Modified: | 24 Jan 2020 08:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178352 |
Actions (login required)
 |
View Item |