-, Hanlah (2018) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Dan Sesudah Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peraturan mengenai pertanggungjawaban korporasi tidak ada yang mengatur secara khusus karena KUHP dan KUHAP tidak mengakui korporasi sebagai subyek hukum. Sehingga dalam undang-undang di luar KUHP yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum memiliki masalahnya sendiri, yaitu ketidak konsistenan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengenai sistem pertanggungjawaban korporasi, seperti definisi dari korporasi, ruang lingkup korporasi, pidana yang dijatuhkan dan banyak lagi. Hal ini berdampak pada putusan hakim yang menyalahi aturan. Pada tahun 2016 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam dua putusan yang penulis angkat di mana putusan pertama merupakan putusan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjadi putusan yang baik dan benar karena jaksa mendakwa dan menuntut korporasi sebagai subyek hukum dan hakim bisa memutus. Sedangkan dalam putusan kedua yang merupakan putusan setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menjadi masalah dan timbul konflik hukum karena putusan yang dilakukan hakim merupakan putusan yang menyalahi aturan KUHAP. Hal ini terjadi karena jaksa tidak mendakwa dan tidak menuntut korporasi, tetapi hakim tetap memutus pidana kepada korporasi berupa pidana denda. Dalam hal sistem pertanggungjawaban pidana korporasi kedua putusan tersebut juga berbeda, di mana putusan pertama menekankan pada korporasi sebagai pembuat makan korporasi yang bertanggungjawab. Sedangkan putusan kedua menggunakan sistem pengurus dan korporasi sebagai pembuat maka pengurus dan korproasi yang bertanggungjawab.
English Abstract
Regulations on corporate liability are not specifically regulated because the Criminal Code and Criminal Procedure Code do not recognize corporations as legal subjects. Thus, in a law outside the Criminal Code that recognizes corporations as legal subjects have their own problems, which is inconsistencies between one law and another on the corporate liability system, such as the definition of the corporation, the scope of the corporation, the imposed penalty and more. This has an impact on the verdict of a judge who violates the rules. In 2016 the Supreme Court shall ratify Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. In two decisions the author brings up in which the first decision is a decision before the Supreme Court Regulation No. 13 year 2016 about the Procedures of Handling Criminal Cases by Corporations becomes a good and right decision because the prosecutor indicted and prosecuted the corporation as the subject of law and the judge could decide. Whereas in the second decision which is a decision after the Supreme Court Regulation Number 13 Year 2016 about the Procedures of Handling Criminal Cases by Corporations becomes a problem and a conflict of law arises because the judge's decision is a verdict that violates the rules of the Criminal Procedure Code. This happens because the prosecutor does not indict and does not sue the corporation, but the judge keeps the criminal sanction to the corporation in the form of a fine penalty. In the case of corporate criminal liability systems the two decisions are also different, where the first decision emphasizes the corporation as the maker so the corporation should take the responsibility. While the second decision using the system of managers and corporations as makers, thus the caretakers and corporation should take the responsibility.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.066 /HAN/p/2018/041810931 |
| Uncontrolled Keywords: | CORPORATION LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.066 Corporations (Companies) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Jan 2020 07:38 |
| Last Modified: | 20 Jan 2020 07:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178141 |
Actions (login required)
 |
View Item |