Lutfianidha, Redyana (2019) "Perlindungаn Hukum Hak Pekerja atas Keselamatan Kerja (Studi di Kаwаsаn Wilаyаh Industri Petis Kecаmаtаn Muncаr, Kаbupаten Bаnyuwаngi)". Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perlindungan hukum atas pekerja sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak para pekerja. Selain perlindungan hak-hak para pekerja, salah satu yang harus dijamin oleh pengusaha terhadap para pekerjanya yaitu adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. Keselamatan dan kesehatan kerja b. Moral dan kesusilaan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama Kecаmаtаn Muncаr, Kаbupаten Bаnyuwаngi merupаkаn sаlаh sаtu kecаmаtаn yаng menjаdi wilаyаh industri terutаmа dibidаng olаhаn hаsil lаut, seperti petis, sаrden dаn lаinnyа. Penulis tertаrik melаkukаn sebuаh penelitiаn di UD yаng bergerаk dibidаng olаhаn petis yаng аdа di Kecаmаtаn Muncаr. UD yаng dimаksud dаlаm penelitiаn ini yаitu UD Dewi Sri Аyu, UD Kurniа Industri, dаn UD Tigа Bаwаng Putih. Perusahan petis yang ada di kecamatan Muncar kabupaten Banyuwangi sangat rawan dengan terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini karena untuk memproduksi petis menggunakan mesin berdaya tinggi dan juga pisau-pisau yang sangat tajam yang digunakan untuk memotong ikan dan juga untuk menghancurkan kepala-kepala udang yang digunakan untuk bahan baku pembuatan petis. Safety K3 dalam melakukan pekerjaan tersebut sangatlah penting karena melihat situasi dan kondisi yang dihadapi dalam lingkungan pekerjaan tersebut begitu rawan terjadi kecelakaan kerja. Begitu juga yang terjadi di UD Kurnia Industri, suasana dan kondisi sangat tidak nyaman karena sistem produksi yang dilakukan tidak sesuai dengan standar, salah satunya tidak adanya peredam polusi udara dan juga hawa panas karena alat yang digunakan untuk memasak petis masih dari alat yang sangat sederhana dan tradisional. Tesis ini mengkaji perlindungan hukum terhadap Usaha Dagang (UD) yang bergerak dalam olahan petis, yaitu UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang Putih, dan UD Kurnia Industri yang ada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atas pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja serta faktor yang menjadi hambatan dan upaya yang dilakukan pemilik UD dalam memberikan hak pekerja. Teori yang digunakan dalam mengkaji masalah tersebut yaitu Teori perlindungan Hukum dan Teori Efektivitas menurut Lawrence M Friedman. Perusahan petis yang ada di kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sangat rawan dengan terjadinya kecelakaan kerja Tesis ini mencoba mengkaji perlindungan hukum terhadap pemberian ha katas keselamatan dan kesehatan kerja pekerja yang ada di UD tersebut, yang menghasilkan jawaban yakni; pertama, a). perlindungan yang diberikan terhadap pekerja yang ada di UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang Putih, dan UD Kurnia Industri adalah dengan upaya perlindungan hukum represif, yaitu dengan memberikan uang untuk biaya berobat apabila terjadi kecelakaan kerja, dan juga perlindungan hukum preventif dengan memberikan alat pelindung diri berupa masker dan juga penutup kepala atau penutup rambut, b). Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini yang menjadi lembaga yang bertugas dalam memberikan perlindungan hukum bagi bari pekerja, telah beberapa kali melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan ketenagakerjaan, jaminan sosial serta jaminan kesehatan bagi pekerja. Kedua, a). Adapun faktor-faktor penghambat pemenuhan kewajiban yang dialami oleh pihak UD yaitu, pekerja tidak sadar akan bahaya keselamatan dirinya sendiri, padahal pihak UD telah memberikan masker secara cuma-cuma tapi para pekerja banyak yang tidak menggunakannya. Faktor buta hukum dari pihak UD juga menjadi salah satu hambatan tidak terpenuhinya hak atas pekerja; b). Kurangnya pembinaan dan pengawasan pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi terhadap pemilik UD yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta BPJS Kesehatan, kurangnya pemahaman terkait kewajiban dan hak pekerja, pekerja yang belum terdaftar tidak dapat melakukan resistensi atau protes kepada pemilik UD dengan alasan tidak adanya perjanjian kerja; c). Faktor buta hukum pada pekerja dan pemilik usaha juga menjadi faktor yang membuat anjuran serta aturan yang diberikan Dinas Ketenagakerjaan tidak diindahkan; d). Untuk menanggulangi resiko terjadinya kecelakaan kerja, pihak UD harus mengoptimalkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerjanya, dan sebaiknya pihak UD langsung mendaftarkan tiap-tiap pekerjanya ke dalam program jaminan kesehatan dan jaminan sosial; d). Sebaiknya pemerintah juga lebih memperhatikan dan lebih tegas memberi sanksi terhadap pengusaha yang lalai dalam memenuhi hak atas keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerjanya. Pihak UD harus memberikan wawasan atau pengarahan terhadap pekerja tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, serta sosialisasi adanya jaminan sosial dari pemerintah yang harus diberikan dan harus dimiliki oleh setiap pekerja. Sedangkan rekomendasi hasil penelitian ini ditujukan kepada pemerintah daerah, juga kepada pemilik usaha khususnya pemilik UD, serta kepada pekerja/buruh agar memahami dan mematuhi peraturan yang telah ada untuk memenuhi hak atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh. Selain itu juga mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Banyuwangi lebih tegas dalam memberikan himbauan, teguran dan juga sanksi kepada pengusaha petis di UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang Putih dan UD Kurnia Industri yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan, serta mendorong pemilik perusahaan untuk lebih memperhatikan hak-hak pekerjanya serta perlindungan bagi pekerjanya demi terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja/buruh.
English Abstract
Legal protection for employees is highly crucial to guarantee their rights. In addition to protecting the employee rights, one thing that must be guaranteed by the employers is Occupational Safety and Health (OSH). Act of the Republic of Indonesia Article 86 Section (1) concerning Manpower states that every worker/laborer has the right to receive a protection for: a. Occupational safety and health (OSH) b. Morality and decency c. Treatment that shows respect to human dignity and religious values Muncar is one of the subdistricts in Banyuwangi which has a great area of industry, especially in the field of processed seafood, such as shrimp or fish paste called petis, sardines, and so on. The writer was interested to conduct the present study concerning Trading Business called Usaha Dagang (UD) performed in the field of petis making process in Muncar. The selected UDs were UD Dewi Sri Ayu, UD Kurnia Industri, and UD Tiga Bawang Putih. Petis companies in Muncar were very vulnerable to work accidents since the petis production used high-power of raw materials. The OSH, in carrying out the work, is very crucial since the situations and conditions encountered in the work environment were very vulnerable to work accidents. Likewise, what happened in UD Kurnia Industri, including the atmosphere and conditions, were very uncomfortable because the production system performed by the employees did not meet the standard, one of them was the absence of air pollution absorber and the heat due to very simple and conventional tools they used to cook the petis. The present study examines legal protection for UDs employees which is engaged in petis making process, such as UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang, and UD Kurnia Industri in Muncar, for the fulfilment of OSH rights as well as the factors on obstacles and efforts made by the UDs owners in giving the employees rights. The theories used in the present study were Legal Protection and Effectiveness by Lawrence M. Friedman. Petis companies in Muncar are very vulnerable to work accidents. Therefore, the present study analyzed the legal protection on granting of the OSH rights for the UDs employees, which generate the following answers. First, a) A legal protection provided for UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang, and UD Kurnia Industri employees was a repressive legal protection effort, that is, by giving money for medical expenses to be used while the work accident happened and preventive legal protection by providing self-protective equipment, such as masks and hair covers, and b) Banyuwangi Manpower Office (BMO) that becomes the government institution obligated with legal protection provision for workers had conducted counseling and outreach sessions several times related to employment, social security, and health insurance for employees. Second, a) There were inhibiting factors of obligation fulfilment experienced by the UDs, such as the employees who were not aware of the danger of their own safety, even though the UDs had provided masks for free, yet many did not use them. The legal blindness factor possessed by the UDs was also one of the obstacles in not fulfilling the employee rights, b) There were the lack of guidance and supervision of the BMO against the UDs owners who had not registered their employees as BPJS Health participants, the lack of understanding related to employee obligations and rights, and unregistered employees could not resist or protest to UDs owners on the grounds that there was no work agreement, c) Law blindness for employees and employer was also one factor that made the recommendations and rules issued by the BMO not implemented, d) To overcome the risk of work accident, the UDs owners should optimize the OSH for their employees, and they should also directly register each employee to the health insurance and social security program, e) The local government should pay more attention and firmly give sanction to the employers who are negligent in fulfilling the rights for OSH to their employees. The UDs owners should provide insight or guidance to the employees about the importance of OSH, as well as public information on social security from the government that must be provided and owned by every employee. Several recommendations of the results of the present study are addressed to the local government, business owners, especially the UDs owners, and the employees in order to understand and comply with existing regulation to fulfill the OSH rights. It encourages the BMO to be more assertive in providing appeals, reprimands and sanctions to petis entrepreneurs in UD Dewi Sri Ayu, UD Tiga Bawang Putih and UD Kurnia Industri who have not registered their employees to BPJS Health program, and encourages the UDs owners to pay more attention to the employee rights and protection for the realization of welfare workers/laborers.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/344.010 1/LUT/p/2020/041904326 |
| Uncontrolled Keywords: | LABOR--LAW AND LEGISLATION, WORK ENVIRONMENT--SAFETY MEASURES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.01 Labor > 344.010 1 Philosophy and theory |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 20 Jan 2020 07:21 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 01:55 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178137 |
Preview |
Text
Redyana Lutfianidha (2).pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |