Azzahra, Fatimiah (2019) Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa Dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani (Kph) Malang Di Tinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Studi Kasus Hak Atas Tanah Penduduk Dusun Kampung Anyar, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Status Hak Atas Tanah Penduduk Desa dalam Kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) Malang ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dan menganalisis terhadap Tanah Penduduk Desa dalam Kawasan Perum Perhutani (KPH) Malang dapat atau tidak dialihkan menjadi Hak Milik Atas Tanah ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam (in-depth interview) dan study dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Bahwasannya status hak atas tanah masyarakat penduduk dusun kampung Anyar, desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, ini adalah tanah hutan atau tanah negara sesuai dengan data-data yang sudah valid yang dimiliki oleh Perum Perhutani (KPH) Malang dari peta yang dimiliki perhutani dilihat dari titik tanah hutan dijawa bahwa dusun kampung anyar adalah tanah hutan dan jika kawasan Hutan ini tidak dilepas oleh Kementerian Kehutanan maka tidak akan pernah bisa menjadi hak milik pihak yang terkait yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Malang tidak akan menerbitkan sertifikat hak milik kepada masyarakat karena ini adalah tanah dalam kawasan Hutan Perum Perhutani (KPH) Malang, jadi harapannya jika tanah dalam Kawasan Hutan ini nantinya dilepas tetap akan ada gantinya atau tukar guling karena Hutan dijawa hingga saat ini belum mencapai 30%. Solusinya diharapkan kepada pemerintah supaya segera mungkin konflik tenurial ini diatasi dan segera menemukan kepastian yang jelas. Permasalahan seperti ini dapat dijadikan contoh agar masyarakat mengerti tentang regulasi pertanahan mengenai hak-hak atas tanah agar tidak berspektif bahwa tanah hutan atau tanah negara adalah tanah warisan dari nenek moyang mereka.
English Abstract
The purpose of this study was to analyze the Status of Land Rights of Villagers in the Perum Perhutani Forest Area (KPH) Malang in terms of Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform and analyze the Land of Villagers in the Perum Perhutani (KPH) Area Malang can or is not transferred become Land Ownership Rights in terms of Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform. The type of research used is empirical legal research, with the approach method used is sociological juridical. The location of this study was conducted in Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency. The data source in this study uses primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques are carried out by in-depth interviews and documentation studies. The analysis technique used is qualitative analysis. The results of this study are that the status of land rights of the residents of Kampung Anyar Hamlet, Sanankerto village, Turen sub-district, Malang regency, is forest land or state land in accordance with valid data held by Perum Perhutani (KPH) Malang from the map owned by Perhutani is seen from the point of forest land in Java, that Kampung Anyar Hamlet is forest land and if this forest area is not released by the Ministry of Forestry it will never be the property of the related party, namely Malang Regency Land Agency will not issue certificate of ownership to the community because this is land in the Perum Perhutani Forest (KPH) area of Malang, so it is hoped that if the land in the Forest Zone is later release, there will still be a replacement or swap because the forest in Java has not yet reached 30%. The solution is expected to the government so that soon this tenure conflict can be resolved and immediately find clear certainty. Problems like this can be used as an example so that people understand about land regulations regarding land rights so that they do not have the perspective that forest land or state land is inherited from their ancestors.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.043 2/AZZ/s/2019/041903821 |
| Uncontrolled Keywords: | LAND TENURE LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Jan 2020 09:26 |
| Last Modified: | 17 Jan 2020 09:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178073 |
Actions (login required)
 |
View Item |