Benu, Benidiktus Boy (2018) Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Lais Palolit) Pada Masyarakat Hukum Adat Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan Tesis ini, membahas mengenai Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Lais Palolit) Pada Masyarakat Hukum Adat Boti Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pada Masyarakat Hukum Adat Boti). Hal ini dilatarbelakangi karena kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Boti terdapat keunikan sanksi adat lais palolit dalam penyelesain delik adat tindak pidana pencurian ternak atau harta benda hasil pertanian berbeda dengan sanksi adat pada umumnya. Sanksi adat lais palolit memberikan harta tambahan terhadap pelaku dari apa yang di ambilnya. Dilihat dari segi teoritik, masyarakat hukum adat Boti dalam penerapan sanksi adat lais palolit adalah dalam rangka pemulihan dan menyeimbangkan kembali gangguan kesimbangan kosmis dalam masyarakat dan memberikan kebahagian sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari segi antropologi, maupun secara sosilogis bahwa secara turun-temurun, nilai-nilai yang hidup dimasyarakat hukum adat Boti tetap dipatuhi sebagai hukum yang hidup bersumber dari tiga nilai dasar yakni Uis Neno, Uis Pah dan Roh Leluhur. Pokok permasahan yang menjadi kajian dalam penulisan tesis ini adalah Apa makna penjatuahan sanksi adat lais palolit dalam tindak pidana pencurian ternak atau harta benda hasil pertanian menurut masyakat hukum adat Boti, Bagaimana mekanisme penyelesaian sanksi adat lais palolit dalam tindak pidana pencurian ternak dan harta benda hasil pertanian menurut masyarakat hukum adat Boti dan Apa kontribusi wujud sanksi lais palolit dalam rangka pembaharuan KUHP Nasional. Jenis penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah bersifat penelitian empiris dengan menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis antropologis, sosiologi dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penulusuran kepustakaan, penulusuran informasi dan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan sanksi adat. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa makna sanksi adat lais palolit terebut adalah perbaikan moral serta mempertebal terdegradasinya nilai-nilai religius dalam diri pelaku tindak pidana pencurian. Lebih dari itu sanksi adat lais palolit juga merupakan reaksi dari petugas hukum adat sebagai bentuk pemulihan iv kembali terganggu keseimbangan kosmis dalam masyarakat baik secara sekala (alam nyata) maupun secara niskala (alam gaib). Wujud dari sanksi tersebut adalah pemberian harta tambahan sesuai harta benda atau ternak yang curinya. Berdasarkan pada wujudnya sanksi atau reaksi adat lais palolit bertujuan untuk memberikan keharmonisan, kedamaian dan kesejahteraan serta kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup masyarakat. Mekanisme penyelesaian sanksi adat lais palolit terhadap tindak pidana pencurian ternak atau harta benda hasil pertanian adalah berupa pengaduan, pengidentikasian, penjatuhan sanksi, nasehat terhadap pelaku dan ritual adat sebagai bentuk upacara pembersiahan terhadap perasaan-perasaan alam gaib yang menggangu kesimbangan hidup manusia dan alam semesta. Dasar pertimbangan petugas-petugas hukum adat Boti (Kepala adat/Usif, petuah adat/mnais alat/ Tokoh-tokoh adat) dalam menerapkan sanksi adat lais palolit terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak atau harta benda benda hasil pertanian adalah berdasarkan pada kepercayaan akan nilai-nilai yang religius magis sesuai penghayat kepecayaan (halaika) yakni berdasakan konsep Uisneno (Tuhan yang maha kuasa sang pemilik kehidupan dan Uis Pah (lingkungan alam semesta) serta nitu ( Roh-roh para leluhur). Kontribusi sanksi adat lais plolit terhadap pembaruan KUHP sebagai berikut: a) Masyarakat hukum adat Boti dalam penyelesaian tindak pidana pecurian atau yang disebut dengan (lais palolit) sebagai bentuk pelindungan terhadap masyarakat guna mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh kehidupan masyarakat. b) Masyakat hukum adat Boti lebih mempertimbangkan soal kemasalahatan masyarakat secara individu (pelaku pencurian) dan secara umum lais palolit itu bertujuan menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan dan ganguan yang terjadi dalam masyarakat adat itu sendiri. c). Filosofi dasar dalam penjatuhan sanksi lais palolit pada masyarakat hukum adat berdasar hasil penelitan baahwa masyakat itu sudah merupakan kewajiaban dari penguasa (kepala adat/usif) untuk menjaga, melindungi dan juga mengayomi. “Jika masyarakat tidak perlalukan dengan baik sebagai manusia yang beradap maka siapa yang yang akan mengagung nama Tuhan, siapa yang memelihara alam semesta, dan siapa yang akan mengagukan nama raja. Yang menjadi hal mendasar dari masyarakat hukum adat Boti adalah mereka selalu memgang teguh pada nilai-nilai dan norma yang belaku secara turun-temurun berdasarkan pada ajaran kepercyaan terhadap Uis Neno, Uis Pah serta Leluhur sebagai ideologi dasar. Kontribusi yang diberikan tersebut hendaknya menjadi referensi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian agar hakim dalam memutus perkara pencurian basa mempertimbangkan putusan dari factor-faktor penyebab terjadi kejahatan (social, taraf hidup, kemiskinan) dalam hal pencurian ternak atau harta benda hasil pertanian. Agar tercapainya kesejahteraan sosial dan kebahagian bagi semasyarakat dengan meperhatikan asas-asas, filosofi dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (living law).
English Abstract
This thesis discusses local wisdom involved in the settlement of criminal theft (Lais Palolit) happening in customary community of Boti in the Regency of Central Timor in the northern province of East Nusa Tenggara. This issue is initiated by the observation in which there is uniqueness in the local wisdom existing among the customary community of Boti where the implementation of customary sanction imposed on criminal theft of cattle or agricultural produce is distinguished from other general sanctions. The sanction commonly known as lais palolit imposes additional asset to the thief regarding what he/she has stolen. Theoretically, the implementation of this traditional sanction is aimed to recover and maintain the balance in the cosmic of the community and to give absolute happiness for the sake of the social welfare. Moreover, anthropologically and sociologically, the living values, passed through generations and growing in the society, stem from the following fundamental principles: Uis Neno, Uis Pah, and the spirit of ancestors. The above issue leads to the following research problems: why should the sanction of lais palolit be imposed on the theft of cattle or agricultural produce according to the customary law of Boti? How is the sanction of lais palolit imposed on the theft? And what is the contribution of lais palolit sanction to the reform of Criminal Law in Indonesia? This research is categorised into an empirical research with statute, juridical-anthropological, sociological, and conceptual approaches. The data taken involved both primary and secondary data, where the former was obtained from interviews and direct observation, and the former was based on library research, information, and other related books and literatures, all of which were analysed in descriptive form. vi The research result reveals that the lais palolit sanction is aimed to maintain morality and prevent the religious values from degradation in the individuals involved in the theft. Moreover, this sanction is the way the customary law reacts to recover and maintain the cosmic balance that exists in the society either in reality or invisibly. The sanction works in the way that additional asset is given according to the amount stolen. This sanction is aimed to create a harmony, peace, welfare, and absolute happiness to the society. The mechanism of sanction imposition may be performed by complaint, identification, sanction imposition, and advice given to the thief and traditional ritual aimed to clean all paranormal elements that exist to ruin the balance between humankind and their Mother Nature. The consideration of the people in charge of the customary law of Boti (village head/usif, customary advice/mnais alat/and other adat officials) in imposing the lais palolit sanction for the thief is based on the belief in religious values, magical aspects, and halaika (certain type of belief) such as the concept of Uisneno (the Almighty God righteous of all the life in the universe), Uis Pah (Mother Nature) and Nitu (spirits of ancestors). The contribution given by the implementation of the sanction is as follows: a) the implementation of the lais palolit sanction is aimed to provide protection for the people to achieve the welfare for the whole society, b) the customary law of Boti still considers the right of the thief and generally lais palolit is aimed to maintain the balance existing in every individual especially those involved in the theft, c) the philosophical fundamental is that the people of the community are the responsibility of the village head/usif) where he/she is obliged to protect the people. No one but the people themselves as the civilised ones responsible to raise the name of God, to maintain Mother Nature, and to raise the name of King. The people of Boti have held on to the values and norms that apply in the community according to their belief in Uis Neno, Uis Pah, and their ancestors taken as fundamental ideology. The contribution given should serve as a reference to handle the criminal theft. As a consequence, it is expected that judges could give verdict by considering social, poverty, and standard of living factors regarding the theft of cattle and agricultural produce. Providing social welfare and absolute happiness for the society also takes principles, philosophy, and legal values existing in the community (living law).
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/345.026 2/BEN/k/2019/041902170 |
| Uncontrolled Keywords: | THEFT LAW |
| Subjects: | 300 Social sciences > 345 Criminal law > 345.02 Criminal offenses > 345.026 2 Specific crimes and classes of crime (Theft) |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 17 Jan 2020 09:17 |
| Last Modified: | 17 Jan 2020 09:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178072 |
Actions (login required)
 |
View Item |