Kusumaningrum, Rr Anugrah (2019) Implementasi Kebijakan Bebas Bea Masuk atas Barang Pribadi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Bebas Bea Masuk adalah sebuah fasilitas yang dapat digunakan saat membawa barang impor dengan batas maksimal 500 USD per orang untuk setiap kedatangan dengan menghapus istilah keluarga yang selama ini mendapatkan pembebasan senilai 1.000 USD berdasarkan PMK Nomor 203/PMK.04/2017. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan, peningkatan pendapatan per kapita warga negara Indonesia, dan menanggapi aspirasi dari masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bebas bea masuk atas barang pribadi penumpang di Bandara Juanda serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pengawasan barang pribadi penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bebas bea atas barang pribadi penumpang sudah cukup baik tetapi tidak menutup kemungkinan masih terjadi pelanggaran barang penumpang yang sebenarnya masuk kategori barang dagangan tetapi diakui sebagai barang pribadi sehingga menyalahgunakan fasilitas bebas bea. Diperlukan kecukupan pegawai dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) untuk mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas. Dalam hal meminimalisir terjadinya pelanggaran petugas bea cukai telah memiliki strategi pengawasan dan faktor pendukung lainnya seperti kemajuan sistem dan teknologi informasi. Inovasi baru dalam mengikuti perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya electronic custom declaration (e-CD) membawa kemudahan untuk penumpang maupun maskapai karena waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pemberitahuan pabean menjadi lebih cepat hal ini dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia untuk pemeriksaan lebih teliti terhadap barang penumpang melalui indikasi X-Ray dan body checking.
English Abstract
Duty Free is a facility that can be used to transport imported goods with a maximum limit of 500 USD per person for each arrival by removing the family term benefiting from an exemption of a value of 1000 USD based on the number PMK 203 / PMK.04 / 2017. This provision was motivated by a significant growth in the number of passengers, an increase in the per capita income of Indonesian citizens and meeting the aspirations of the population. The purpose of this research is to find out how the implementation of the duty-free policy on passenger belongings at Juanda airport and to know the inhibiting and supportive factors to perform personal passenger monitoring. The research method used is the qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of the duty-free policy on passenger belongings is good enough, but does not exclude the possibility of breaches of passenger property which in fact belong to the category of goods. but are recognized as personal property in order to misuse the duty free facilities. It requires employees to have the expertise and the skills (skill and ability) necessary to implement policies or perform tasks. In terms of minimizing the frequency of infractions, the customs officer already has a surveillance strategy and other supporting factors such as system progress and information technology. New innovations to keep abreast of developments in the information technology world with personalized electronic declaration (e-CD) bring convenience to passengers and airlines, as the time required to submit customs notifications is more fast, which can optimize the time available for a deeper inspection of passenger goods thanks to Radiographic indication and body verification.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FIA/2019/816/052000423 |
Uncontrolled Keywords: | Kebijakan, Bebas Bea, Penumpang-Policy, Duty Free, Passenger. |
Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.3 Executive management > 352.34 Planning and policy making |
Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan |
Depositing User: | soegeng sugeng |
Date Deposited: | 05 Aug 2020 08:00 |
Last Modified: | 21 Oct 2021 01:41 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177858 |
Preview |
Text
Rr Anugrah Kusumaningrum.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |