Dwidayanti, Shelly (2019) Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah (Studi Kasus pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pengusaha kecil pada hakikatnya adalah sebuah usaha yang dibangun dengan skala kecil, modal kecil, dan cakupan pasar kecil. Adapun pengertian pengusaha kecil yang sering dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil , dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil dalam sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 Ayat (1), pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah tetap akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai meskipun seharusnya diberikan pengecualian tidak dikenakan pajak tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat aturan yang harus dicermati yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 40 Ayat (2) Huruf h dinyatakan bahwa salah satu bukti yang sah untuk dilakukan pembayaran adalah faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro serta dampak dan upaya dalam menyikapi kasus tersebut. Hasil penelitian pada kasus ini adalah Pengusaha Kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak apabila memiliki keinginan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa kepada Pemerintah Daerah setempat dengan nilai pengadaan di atas Rp. 1.000.000,00,-
English Abstract
Small enterprise essentially are a business built with small scale, little funds, and small market coverage. As definition of small enterprise who are well known as Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). In accordance with the Minister of Finance Regulation Number 197/PMK.03/2013 About The Limitation of Small Enterprise in a Value Added Tax point of view article Number 1 Paragraph (1), small enterprise are entrepreneurs with 1 (one) year record of trading taxable goods and / or taxable services with the gross circulation value and / or gross income is no more than Rp.4.800.000.000,00 (four billion and eight hundred million rupiahs). Small enterprise whose trading taxable goods or taxable services for government treasurer still will be collected for Value Added Tax even they are supposedly was given an exception and should not be tax collected. That matter can be happened because there is a regulation that must be observed that is Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.05/2012 About Regarding Payment Procedure in Implementation of State Budget on Article Number 40 Paragraph (2) Letter h stated that one of valid proof of payment is tax invoice along with tax payment slips (SSP). The purpose of this study was to determine the fulfillment of justice principle about taxable enterprise inauguration for small enterprise partner government case study on CV. XYZ in Bojonegoro Region as the impact and efforts in addressing the case. The result of study on this case is small enterprises that deliver taxable good and/ or taxable services with a gross circulation less than Rp.4.800.000.000,00 (four billion eight hundred million rupiahs) register are required to become taxable enterprises if they want to procurement goods or service to the local goverment with procurement value above Rp.1.000.000,00,-.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/812/052000419 |
| Uncontrolled Keywords: | Asas Keadilan, Pengusaha Kecil, Pengusaha Kena Pajak, Bendahara Pemungut, Pengadaan Barang dan Jasa-Justice Principle, Small Enterprise, Taxable Enterprises, Tax Treasurer Collector, Procurement of Goods and Services |
| Subjects: | 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 13 Nov 2020 15:00 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 01:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177851 |
Preview |
Text
Shelly Dwidayanti.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |